KUNINGAN (MASS) – Pasca Deklarasi Bersama Koalisi Kuningan Bersatu di RM Mayang Catering, Minggu (29/9/2019), pentolan 6 parpol memberikan keterangan pers. Beberapa diantaranya menegaskan, koalisi tersebut menghendaki perubahan kearah lebih baik dan tidak ingin hanya jadi tukang stempel pemerintah.
H Toto Hartono misalnya, ketua DPC Partai Demokrat ini mengatakan, 6 partai yang tergabung dalam 5 fraksi (PKS, Gerindra, PAN, Demokrat, PPP dan PBB) ternyata memiliki kesepahaman yang sama. Semua menghendaki perubahan kearah yang lebih baik.
“Saya sendiri kan sudah 10 tahun di dewan. Ingin menciptakan suasana yang lebih baik dimasa yang akan datang. Semisal, DPRD tidak selalu terpojok pada situasi dan kondisi tertentu. Lalu dalam membuat kebijakan diharapkan betul-betul dimusyawarahkan,” jelasnya.
Ditanya kemungkinan Golkar mau bergabung, Toto menegaskan, tujuan koalisi ini untuk kesejahteraan rakyat serta mampu menggulirkan program-program pemerintah yang pro rakyat. Maka dari itu, Koalisi Kuningan Bersatu terbuka untuk partai apapun yang memiliki kesepahaman yang sama.
“Kalau sekarang terkesan koalisi terpisah, nanti juga akan bersatu dengan sendirinya dalam melaksanakan tugas. Tentunya DPRD sebagai lembaga mitra pemerintah daerah akhirnya akan sejalan, dan diharapkan semuanya berpikir demi program-program yang pro rakyat,” kata pensiunan birokrat itu.
Bagaimana jika ditengah jalan ada parpol yang keluar dari koalisi? Toto menjawab, kemungkinan itu kecil. “Insya Allah tidak (tidak ada yang keluar ditengah jalan, red),” tandasnya.
Didunia sosial politik, Toto mengakui tidak ada koalisi yang bersifat permanen. Namun minimalnya, sambung dia, semua memiliki komitmen untuk menciptakan suasana yang diharapkan semua pihak.
“Meskipun tidak permanen, tapi minimalnya kita akan menciptakan suasana seperti itu, yang mirip-mirip permanen,” terang Toto yang enggan menyinggung soal AKD (alat kelengkapan dewan).
Sementara dari PKS, H Asril Rusli Muhammad menambahkan, lewat Koalisi Kuningan Bersatu diharapkan DPRD Kuningan kedepan memiliki marwah atau harkat martabat. Sehingga dewan bisa menyeimbangkan pemerintahan, tidak ingin hanya jadi tukang stempel atau dipojokkan.
“Karena kami wakil rakyat membawa aspirasi rakyat dapil kita masing-masing. Enam parpol ini modal yang bagus. Karena namanya Koalisi Kuningan Bersatu, maka siapapun yang ingin bersatu, kita terima. Kita tidak memecah belah, tapi sekarang yang komit baru 6 partai,” bebernya.
Koalisi tersebut, tegas Asril, bukan oposan melainkan menggunakan istilah penyeimbang. Peran mereka di DPRD harus betul-betul sebagai anggota dewan, bukan tukang stempel pemerintah.
“Gak tahu, saya gak merasakan dan saya gak mau jadi itu,” tegas pendatang baru itu kala ditanya apakah selama ini DPRD jadi tukang stempel atau tidak. (deden)
