KUNINGAN (Mass) – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan memberikan sorotan tersendiri terhadap rencana anggaran belanja pegawai senilai Rp 1,215 triliun. Bagi Fraksi Demokrat, angka itu dinilai masih tinggi karena menyerap hampir separuh dari total RAPBD TA 2017 Kabupaten Kuningan.
Fraksi Demokrat DPRD Kuningan yang diketuai Drs H Toto Hartono dalam PU fraksinya terkait RAPBD TA 2017 Kabupaten Kuningan menyampaikan, pada tahun 2017 nanti ada sebesar Rp 1,215 triliun atau sebanyak 51 persen lebih dari total APBD Kabupaten Kuningan direncanakan habis diperuntukan bagi Belanja Pegawai.
“Tingginya Belanja Pegawai tersebut tentu harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Banyaknya jumlah PNS tersebut sudah seyogyanya sebanding dengan peningkatan kualitas dan kinerjanya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya melihat bahwa harapan yang sama juga tentunya berkenaan dengan perubahan alokasi yang besar pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan Partai Politik. Angka itu sebesar Rp 422,19 miliar di tahun 2017 nanti.
“Kita tentu berharap adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat khsusunya di pedesaan. Kami sesungguhnya senantiasa berharap adanya upaya yang lebih keras dari pemda, dalam menyeimbangkan APBD TA 2017 nanti, antara belanja public dan aparatur,” jelasnya.
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat menyoroti pula soal Anggaran Belanja Non Urusan untuk seluruh SKPD sebesar Rp 120,48 miliar.
“Berdasarkan catatan kami, Anggaran Belanja Non Urursan di tahun 2013 adalah sebesar Rp 77,87 miliar, di tahun 2014 sebesar Rp 92,07 miliar, di tahun 2015 sebesar Rp 99,73 miliar, sedangkan di tahun 2016 sebesar Rp 113,65 miliar. Kami memandang angka kenaikan Belanja Non Urusan tersebut semakin tinggi dari tahun ke tahun,” sebutnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengharapkan, agar hal tersebut dipertimbangkan untuk dikurangi minimal 10 persen, dan dilakukan efisiensi secara selektif sesuai dengan kebutuhan riil di setiap SKPD guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah.
“Jangan sampai, alokasi anggaran sebagian besar porsinya hanya habis untuk penyelenggara pembangunan,” pungkasnya. (andri)
