KUNINGAN (Mass) – Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos merasa prihatin, dengan tingkat kehadiran pejabat eksekutif yang masih minim dalam rapat sidang paripurna DPRD Kuningan. Rana berharap, agar Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH bisa menghimbau para bawahannya untuk hadir di setiap sidang paripurna DPRD Kuningan.
“Kalau stake holdernya saja tidak hadir, maka mereka tidak akan mengetahui ruh dari proses kebijakan itu sendiri. Tadi saya ketika memimpin paripurna, tidak melihat ada stake holder terkait hadir dalam proses pengambilan keputusan itu. Saya sebelum memutuskan juga menyampaikan kepada Bupati, ini kayaknya sulit untuk disahkan, kan kewenangan ada di DPRD, dan ini juga merupakan sebuah apresiasi kepada Pak Bupati agar bisa melakukan proses pembinaan kembali kepada stake holder yang menyampaikan Perda,” ucap Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos saat dimintai keterangan persnya usai memimpin sidang paripurna di Gedung DPRD Kuningan kemarin.
Dirinya berharap, agar Bupati bisa melakukan evaluasi terhadap semua pejabat daerah terkait tingkat kehadiran pada rapat-rapat sidang paripurna DPRD. Sebab, Rana menilai setiap produk Perda yang dihasilkan merupakan usulan dari pihak eksekutif itu sendiri.
“Rapat dilanjut sampai ke waktu yang nanti akan dibahas kembali oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Ini kan tinggal pengesahan saja, kenapa tadi ditunda, proses pembahasan sebuah kebijakan itu harus diikuti mulai dari perencanaan sampai kepada pengesahan itu oleh stake holder terkait,” ucap
Baginya, stake holder terkait harus bertanggung jawab secara moral sejak mulai dari pengusulan Raperda, pembahasan hingga penetapan Raperda menjadi Perda. Sebab, dewan sendiri tidak mau mengesahkan aturan yang malah tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami juga tidak mau, kalau nanti malah ada pasal-pasal yang malah memberatkan masyarakat Kuningan. Karena, dasar filosofinya kan eksekutif yang paham. Setidaknya, BPMD hadir lah, karena BPMD yang ngusulin, jangan sampai BPMD yang ngusulin tapi malah lepas tanggungjawab, lah ini gimana gitu loh,” ujarnya.
Sementara Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH mengakui, tingkat para pejabak eksekutif yang masih kurang. “Itu wajar lah, saya juga minta maaf kalau tingkat kehadiran kurang. Tapi memang banyak kesibukan ya, ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lagi ada pemeriksaan,” terangnya.
Terkait leading sektornya yakni BPMD kata Bupati Acep, memang saat ini sedang ada monitoring dalam rangka Posyandu di salah satu Desa Ragawacana.
“Kalau Pak Camat, itu kita baru saja pembukaan STQ, semua camat hadir disana dan membawa khafilahnya, bukan karena capek tapi harus mengantarkan lagi khafilahnya masing-masing,” sebutnya.
Pihaknya juga berencana akan menggelar rakor terkait hasil dari sidang paripurna yang ditunda saat ini.(andri)
