SURAT TERBUKA KEPADA PIHAK SD NEGERI 2 WINDUJANTEN DAN DINAS PENDIDIKAN TERKAIT
PERIHAL: KEBERATAN ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI TERHADAP ANAK TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA ORANG TUA
Kami menyampaikan surat terbuka ini sebagai bentuk keberatan, kekecewaan, sekaligus keprihatinan atas tindakan vaksinasi terhadap anak kami yang dilaksanakan di lingkungan SD Negeri 2 Windujanten pada Senin, 16 November 2026.
Perlu kami sampaikan bahwa jauh sebelumnya, kami telah secara langsung mengingatkan pihak guru agar apabila terdapat program vaksinasi di sekolah, kami sebagai orang tua terlebih dahulu diberi pemberitahuan.
Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Kami memiliki pertimbangan tersendiri terkait tindakan medis terhadap anak. Bahkan, pada pelaksanaan program vaksinasi sebelumnya, pihak sekolah telah memberitahukan kepada kami sebagaimana yang kami harapkan.
Namun, sungguh mengecewakan, hari ini kami justru memperoleh informasi bahwa anak kami telah mendapatkan vaksinasi di sekolah tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada kami.
Ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan:
- Mengapa permintaan orang tua yang sebelumnya telah disampaikan secara jelas justru tidak menjadi perhatian pihak sekolah?
- Siapa yang memberikan persetujuan atas tindakan vaksinasi terhadap anak kami?
- Apakah pihak sekolah menganggap bahwa keberadaan anak di lingkungan sekolah dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan medis tanpa sepengetahuan orang tuanya?
- Apakah telah diperoleh persetujuan dari orang tua atau wali sebelum vaksinasi dilaksanakan?
- Vaksin apa yang diberikan, apa tujuan pemberiannya, serta bagaimana prosedur dan dasar pelaksanaan program tersebut?
DASAR HUKUM
Keberatan ini juga berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 293, yang antara lain menyatakan:
– Ayat (1): Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan.
- Ayat (2):** Persetujuan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang memadai.
- Ayat (3):** Penjelasan sekurang-kurangnya mencakup tujuan tindakan, risiko dan komplikasi, alternatif tindakan, serta risiko apabila tindakan tidak dilakukan.
- Ayat (7):** Apabila pasien tidak cakap memberikan persetujuan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh pihak yang mewakilinya.
Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya persetujuan dan penjelasan sebelum tindakan pelayanan kesehatan dilakukan.
Selain itu, hak anak atas perlindungan dan hak memperoleh informasi juga dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1).
PERMOHONAN KLARIFIKASI
Melalui surat terbuka ini, kami meminta pihak SD Negeri 2 Windujanten dan instansi terkait untuk:
- Memberikan penjelasan secara tertulis mengenai kronologi dan dasar pelaksanaan vaksinasi terhadap anak kami.
- Menjelaskan jenis vaksin, nama produsen, nomor batch, serta tujuan pemberiannya.
- Menunjukkan atau menjelaskan bukti persetujuan orang tua atau wali yang menjadi dasar pelaksanaan tindakan tersebut.
- Memberikan bukti atau catatan vaksinasi yang telah diberikan kepada anak kami.
- Melakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan program kesehatan di lingkungan sekolah agar kejadian serupa tidak terulang.
Kami ingin menegaskan bahwa persoalan ini bukan berarti kami menolak seluruh program kesehatan atau vaksinasi. Akan tetapi, kami berpendapat bahwa orang tua memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai dan dilibatkan dalam keputusan mengenai tindakan medis terhadap anaknya.
ANAK BUKAN OBJEK KEBIJAKAN YANG BOLEH DIPERLAKUKAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUANYA.
Kami tidak ingin persoalan ini dianggap sepele atau sekadar kesalahpahaman administratif. Ketika orang tua telah menyampaikan permintaan secara jelas, sudah semestinya hal tersebut menjadi perhatian dan dihormati oleh pihak sekolah.
Pendidikan seharusnya menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak, tanggung jawab, keterbukaan, dan kejujuran.
Jangan sampai atas nama program, kebijakan, atau kepentingan apa pun, hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua justru diabaikan.
Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Kami berharap pihak sekolah dan instansi terkait dapat memberikan penjelasan serta pertanggungjawaban secara terbuka dan bijaksana.
| Hormat Kami, |
| Totong.H |
