KSPSI Usulkan UMK Kuningan 2027 Sebesar Rp3.073.434, Naik Rp704 Ribu dari Tahun 2026

KUNINGAN (MASS) – Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Kuningan mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuningan tahun 2027 sebesar Rp3.073.434 per bulan. Angka ini merupakan 85 persen dari estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Kuningan sebesar Rp3.615.805 per bulan.

Usulan itu secara resmi disampaikan DPC KSPSI dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Kuningan yang digelar, Jumat (20/11/2026) di Disnakertrans Kabupaten Kuningan.

Ketua DPC KSPSI Kabupaten Kuningan, Dani Ramdani, menyampaikan usulan kenaikan UMK tersebut disusun dengan mempertimbangkan estimasi KHL, kondisi inflasi, serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuningan.

Menurut Dani, berdasarkan data estimasi KHL Kementerian Ketenagakerjaan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS untuk klaster Kabupaten Kuningan, nilai KHL tercatat sebesar Rp3.615.805 per bulan.

Dengan mengacu pada angka ini, KSPSI mengusulkan UMK 2027 minimal sebesar 85 persen dari KHL, yakni Rp3.073.434 per bulan.

“Kami menyadari bahwa upah minimum tidak dapat serta-merta disamakan dengan KHL dalam satu waktu. Namun, pekerja berhak mendapatkan perbaikan yang signifikan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mengusulkan UMK 2027 minimal mencapai 85 persen dari nilai estimasi KHL Kabupaten Kuningan, yaitu Rp3.073.434 per bulan, sebagai roadmap menuju upah layak,” ujar Dani dalam rapat pleno.

Jika dibandingkan dengan UMK Kuningan tahun 2026 sebesar Rp2.369.380 per bulan, usulan KSPSI mengalami kenaikan sebesar Rp704.054 atau sekitar 29,7 persen.

Dani menjelaskan, terdapat sejumlah pertimbangan yang mendasari usulan tersebut. Pertama, sebagai langkah bertahap menuju upah layak, sehingga upah minimum semakin mendekati kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.

Kedua, untuk mempertahankan daya beli pekerja dengan mempertimbangkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Kuningan.

Ketiga, menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan yang adil.

Selain itu, KSPSI menyebut usulan tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan Pasal 134, Pasal 137 ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 138 ayat (1) jo. Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan ini, sebagaimana disampaikan KSPSI, menjadi landasan dalam mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum.

“Kami tidak meminta yang tidak masuk akal. 85 persen dari estimasi KHL, atau sebesar Rp3.073.434, adalah angka yang kami perhitungkan dengan matang agar pekerja di Kabupaten Kuningan bisa hidup lebih layak, bukan sekadar bertahan hidup. Jika pertumbuhan ekonomi daerah tumbuh, kesejahteraan pekerja pun harus tumbuh,” tegas Dani.

Ia berharap unsur pemerintah dan pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Kuningan dapat memahami serta mendukung usulan tersebut.

“Kami berharap unsur pemerintah dan pengusaha di Dewan Pengupahan dapat memahami dan mendukung usulan ini demi keadilan dan keharmonisan hubungan industrial di Kabupaten Kuningan,” pungkasnya. (didin)