KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah di ruang rapat Lt. 2 Gedung Pemerintah Kabupaten Kuningan, selasa (17/11/2026).
Kegiatan berkonsentrasi pada komoditas kopi dan telur ayam ras. Acara sendiri dibuka langsung oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., didampingi Wakil Bupati Tuti Andriani, S.H., M.Kn., serta Sekretaris Daerah U. Kusmana, S.Sos., M.Si.
Kegiatan juga mempertemukan langsung petani kopi, peternak ayam petelur, perangkat daerah terkait, dan lembaga jasa keuangan guna membedah persoalan rantai pasok serta membuka akses pembiayaan yang berpihak pada pelaku usaha lokal.
Dalam arahannya, Bupati Dian menegaskan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan harus bertumpu pada potensi riil di masyarakat. Saat ini, kata Bupati, Kuningan punya kopi unggulan yang telah menembus kurasi nasional dan pasar internasional, serta produksi telur ayam yang cukup tinggi. Tapi kedua komoditi tersebut masih punya problem serius.
“Untuk kopi, kita punya potensi luar biasa, namun belum menyentuh pokok persoalan secara komprehensif sehingga belum menjadi andalan utama kesejahteraan. Sementara untuk telur ayam, tantangan terbesarnya adalah tingginya Harga Pokok Produksi (HPP) akibat mahalnya harga pakan, sehingga telur lokal kita kalah bersaing dan pedagang justru mengambil pasokan dari luar daerah seperti Blitar,” ujar Bupati Dian.
Dalam kesempatan itu, Bupati Dian juga menyoroti maraknya jeratan rentenir, bank emok, dan pinjaman online (pinjol) ilegal di kalangan masyarakat maupun pelaku UMKM akibat sulitnya mengakses pembiayaan perbankan formal. Ia meminta OJK dan perbankan menyederhanakan akses permodalan agar pelaku usaha tidak terjebak bunga tinggi.
Senada, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani meminta perhatian khusus bagi peternak ayam petelur skala kecil yang saat ini terhimpit kenaikan harga pakan di tengah rendahnya harga jual telur di tingkat peternak. Ia juga mengusulkan agar perbankan memberikan relaksasi aturan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi peternak yang memiliki rekam jejak pembayaran lancar.
“Kami berharap tidak ada pembatasan kaku bagi peternak yang disiplin mengangsur agar usahanya bisa terus berkelanjutan, termasuk peluang pelibatan peternak lokal dalam program Makan Bergizi Gratis,” kata Wabup Tuti.
Menanggapi hal tersebut, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib memaparkan sejumlah skema pembiayaan formal yang dapat diakses pelaku usaha, mulai dari KUR Super Mikro dengan bunga 3 persen, KUR reguler dan KUR Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dengan bunga 6 persen, hingga pembiayaan melalui BPR Kuningan.
Agus juga menjelaskan adanya kebijakan relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Bagi pelaku usaha yang pernah memiliki catatan kredit macet namun telah melunasinya, pembaruan status bersih di SLIK kini maksimal diproses dalam tiga hari kerja sehingga mereka dapat kembali mengakses pembiayaan formal.
“Kunci untuk menekan HPP telur ayam adalah efisiensi dan kemandirian bahan baku pakan seperti jagung, serta penguatan peran koperasi sebagai off-taker atau penyerap hasil panen yang dijamin asuransi kredit,” jelas Agus.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Fikri Wija Nugraha menambahkan bahwa tren konsumsi kopi specialty global terus meningkat. BI Cirebon bersama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) telah menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kopi Buana Ciremai sebagai identitas dan nilai tambah kopi asal Kuningan di pasar ekspor.
“Untuk kopi, fokus kita adalah penguatan kapasitas hulu dan kurasi kualitas agar semakin banyak pelaku usaha kopi Kuningan yang naik kelas menembus pasar ekspor, menyusul keberhasilan perwakilan Kuningan tampil di ajang World of Coffee,” tuturnya. (eki)
