“Pelarangan Rokok Elektrik Bakal Matikan Ratusan Ribu Tenaga Kerja”

KUNINGAN (MASS) – Gelombang penolakan wacana aturan pelarangan rokok elektrik (vape) mulai disuarakan oleh pengguna dan pengusaha ritel di kawasan Lapangan Pandapa Paramarta, Kabupaten Kuningan, pada Senin (16/11/2026) malam. Aspirasi terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal disuarakan.

Mereka prihatin atas munculnya wacana regulasi pelarangan rokok elektrik yang berpotensi mematikan mata pencaharian 150 ribu tenaga kerja di sektor ritel maupun distribusi.

Perwakilan massa aksi, Gio Didot Sumioto, membeberkan wacana pelarangan total industri rokok elektrik di Indonesia mengancam keberlangsungan hidup puluhan ribu pekerja yang menggantungkan nasibnya di sektor ini. Ia menegaskan kebijakan eliminasi industri bukanlah solusi tepat.

Pengguna dan pengusaha ritel di kawasan Lapangan Pandapa Paramarta, Kabupaten Kuningan, Senin (16/11/2026)

“Malam ini kita ingin menuntut keadilan kepada pemerintah. Wacana undang-undang pelarangan rokok elektrik ini sangat mengancam pada PHK massal. Ada sekitar 150.000 pekerja vape yang terancam PHK massal,” ujarnya saat ditemui langsung di lokasi kampanye.

Ia juga sangat memahami tiga kekhawatiran utama pemerintah, yakni terkait kesehatan masyarakat (public health), potensi penyusupan zat narkotika ke dalam cairan liquid, serta dampak lingkungan.

“Industri ini sudah ada sejak 2018 secara legal. Yang kita butuhkan di sini adalah regulasi ketat dari pemerintah, bukan mengeliminasi industrinya,” paparnya.

Ia menambahkan industri rokok elektrik kini telah menjadi tulang punggung perekonomian bagi ribuan keluarga di Indonesia, sehingga penutupan industri secara total akan memicu krisis sosial baru berupa pengangguran.

“Kami 1.000 persen mendukung pemerintah dan pihak berwajib untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Berantas kejahatannya, berantas narkobanya, bukan mematikan industrinya,” tuturnya.

Melalui aksi kampanye aspirasi di Pandapa Paramarta ini, para pelaku usaha dan pekerja vape di Kabupaten Kuningan berharap pemerintah pusat dapat mendengar jeritan para pekerja muda serta merumuskan regulasi yang adil dan berkeadilan.

“Harapan kita semua jangan sampai nanti ada PHK massal, jangan sampai kita dirumahkan. Pekerjaan ini adalah tulang punggung keluarga kami,” pungkasnya. (raqiib)