KUNINGAN (MASS) – Dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) XIV Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kuningan yang digelar di Minara House Kuningan, Kamis (12/11/2026) kemarin, H Hilwan Arief kembali dipercaya memimpin Gapensi Kuningan untuk periode 2026–2031.
Muscab sendiri selain dihadiri jajaran pengurus dan anggota BPC Gapensi Kuningan, juga dihadiri pengurus Gapensi Jawa Barat. Selain itu, nampak hadir saat pembukaan, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani SH MKn.
Ketua Pelaksana Muscab Gapensi Kuningan, Nandang Iskandar, dalam sambutannya mengatakan bahwa agenda Muscab merupakan agenda wajib organisasi yang diatur dalam AD/ART. Tidak hanya regenerasi kepengutusan, Muscab jadi agenda evaluasi dan konsolidasi, serta pengukuhan komitmen.
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani SH MKn, selain mendukung pelaksanaan Muscab, juga mengingatkan kepada pengurus periode berikutnya, untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah.
“Semoga Gapensi mampu menjadi mitra kerja sekaligus mitra pembangunan, yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Kuningan,” kata Tuti.
Namun begitu, Ketua Gapensi Kuningan H Hilwan Arief, yang menerima mandat untuk kembali memimpin organisasi, justru mengungkapkan tantangan besar dunia usaha bagi penyedia jasa kontruksi. Termasuk hal itu tercermin dari penyusutan jumlah anggota Gapensi Kuningan.
Tantangan jasa kontruksi hari ini, kata H Hilwan, mulai dari persyaratan administrasi dan sertifikasi yang semakin kompleks, tingginya biaya operasional, hingga terbatasnya peluang mendapatkan pekerjaan. Bahkan, lanjutnya, banyak kontraktor memilih beralih profesi karena tidak lagi mampu bertahan di tengah kondisi usaha yang semakin sulit.
Dikatakan Hilwan, salah satu beban utama kontraktor adalah kewajiban memenuhi berbagai persyaratan badan usaha dan tenaga kerja konstruksi, di antaranya sertifikasi badan usaha melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), serta pemenuhan tenaga ahli yang membutuhkan biaya besar.
“Regulasi yang keluar, syarat untuk badan usaha saja biayanya besar. Sekarang ada LSBU, ada SKK, sertifikat keahlian. Itu mengeluarkan cost besar, sementara pekerjaan belum tentu didapat,” ungkapnya.
Karena itulah, ia juga mendorong pemerintah untuk memiliki keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal. Apalagi, dengan melibatkan pengusaha lokal, perputaran ekonominya juga terjadi di daerah.
Meskipun, Hilwan sendiri mengaku tidak bermaksud membatasi pengusaha kontruksi luar daerah melakukan pekerjaan di Kuningan. Ia menegaskan, pelaksanaan pengadaan tetap harus berpegangan pada peraturan perundang-undangan, namun memberikan ruang adil bagi pengusaha lokal yang memenuhi persyarata.
“Ketua Gapensi Jawa Barat tadi sudah menyampaikan, pekerjaan dengan nilai Rp2 miliar sampai Rp2,5 miliar ke bawah wajib melibatkan orang lokal. Kami berharap ketentuan itu bisa menjadi acuan pemerintah daerah,” ucapnya. (eki)