Membaca perjalanan pemerintahan Kuningan sejak 2025 hingga November 2026.
Menilai seorang kepala daerah tidak cukup hanya dengan melihat dari penggalan kegiatan. Ada ukuran yang lebih mendasar yaitu sejauh mana kebijakan pemerintah mampu mengubah keadaan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam konteks itu, perjalanan pemerintahan Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar bersama Wakil Bupati Tuti Andriani sejak 2025 menarik untuk dibaca. Ada sejumlah capaian yang patut dicatat, meskipun masih terdapat pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius.
Salah satu indikator yang cukup menonjol adalah pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang dipublikasikan, ekonomi Kabupaten Kuningan pada 2025 tumbuh sebesar 6,98 persen, meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 5,61 persen.
Angka tersebut memberikan gambaran bahwa aktivitas ekonomi daerah mengalami penguatan. Bersamaan dengan itu, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 71,56 pada 2024 menjadi 72,31 pada 2025.
Angka kemiskinan juga menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin pada 2025 tercatat 10,74 persen, dengan jumlah sekitar 119.670 orang. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 12.160 orang.
Tingkat Pengangguran Terbuka pun mengalami penurunan dari 7,78 persen pada 2024 menjadi 7,59 persen pada 2025.
Tentu, angka-angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh persoalan kesejahteraan telah teratasi. Namun, sebagai indikator makro, capaian tersebut layak mendapatkan apresiasi.
Merapikan Fondasi Keuangan Daerah
Salah satu persoalan yang tidak kalah penting adalah kondisi keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Kuningan melaporkan telah menyelesaikan kewajiban tunda bayar sekitar Rp96,7 miliar. Bahkan, tahun anggaran 2025 diklaim dapat ditutup tanpa meninggalkan kewajiban tunda bayar.
Ini bukan perkara kecil. Sebab, kesehatan fiskal merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan. Pemerintah yang memiliki ruang fiskal sehat akan lebih leluasa menyusun program, membayar kewajiban, dan menjaga kepercayaan masyarakat maupun pihak ketiga.
Pada 2026, Kabupaten Kuningan juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2025, setelah sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian.
Capaian tersebut patut diapresiasi sebagai kemajuan dalam tata kelola keuangan. Meski demikian, WTP harus dipahami secara proporsional. Ia merupakan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan jaminan bahwa seluruh program dan penggunaan anggaran telah sempurna.
Pembangunan yang Menyentuh Kebutuhan Dasar
Di sektor infrastruktur, pemerintah melaporkan alokasi sekitar Rp53 miliar untuk perbaikan 153 ruas jalan dan Rp27 miliar untuk 250 titik perbaikan jalan lingkungan desa.
Kemantapan jalan kabupaten tercatat sekitar 78,23 persen pada 2025.
Di bidang pertanian, terdapat pemeliharaan dan pembangunan 235 unit irigasi, penyaluran subsidi pupuk sekitar 30.000 ton, serta dukungan 337 unit alat dan mesin pertanian dengan nilai sekitar Rp10 miliar.
Sementara di sektor pendidikan, pemerintah melaporkan pembangunan 18 ruang kelas baru, rehabilitasi 307 ruang kelas, pembangunan 34 perpustakaan, 12 laboratorium, dan 74 fasilitas sanitasi sekolah.
Angka-angka tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat.
Namun, ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata besarnya anggaran atau banyaknya proyek. Yang lebih penting adalah kualitas hasil pekerjaan, pemerataan pembangunan, dan daya tahan fasilitas yang dibangun.
Jalan yang diperbaiki harus memberikan kenyamanan dalam jangka panjang. Irigasi harus benar-benar mengairi sawah petani. Ruang kelas yang direhabilitasi harus mendukung proses belajar yang lebih baik.
Di sinilah masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan menilai.
Program Sosial dan Penguatan Ekonomi Rakyat
Program Gema Sadulur menjadi salah satu perhatian dalam kebijakan sosial pemerintah daerah. Program ini diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, termasuk kaum dhuafa, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang menghadapi persoalan ekonomi.
Pemerintah juga melaporkan dukungan terhadap 42.937 UMKM. Di bidang ketenagakerjaan, program fasilitasi lapangan kerja dilaporkan menyediakan 13.358 lowongan, dengan realisasi penempatan 3.280 orang dalam paparan capaian 2026.
Di sektor perumahan, Kabupaten Kuningan memperoleh penghargaan Terbaik II Regional Jawa-Bali dalam implementasi Program 3 Juta Rumah. Penghargaan tersebut disertai tambahan dukungan 250 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Sementara itu, kunjungan wisatawan sepanjang 2025 dilaporkan melampaui tiga juta kunjungan.
Semua ini merupakan potensi yang patut dikembangkan. Tetapi pemerintah juga perlu memastikan bahwa bantuan UMKM benar-benar meningkatkan kapasitas usaha, program ketenagakerjaan menghasilkan pekerjaan yang layak, dan kunjungan wisata memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Sebab, keberhasilan ekonomi rakyat tidak boleh berhenti pada jumlah penerima bantuan atau angka kunjungan wisatawan.
Penghargaan dan Pengakuan Kinerja
Sejumlah penghargaan juga mewarnai perjalanan pemerintahan Dian Rachmat Yanuar.
Di antaranya TOP Pembina BUMD Awards, predikat Informatif dari Komisi Informasi Jawa Barat, Anugerah Social Worker Indonesia Teladan Berprestasi, penghargaan pembinaan BUMD tahun 2026, penghargaan program perumahan, serta apresiasi OJK atas dukungan terhadap program Simpanan Pelajar di wilayah Ciayumajakuning.
Kabupaten Kuningan juga memperoleh predikat Kualitas Tinggi dalam penilaian pelayanan publik Ombudsman dengan nilai 78,38 serta Indeks Reformasi Hukum kategori A dengan nilai 88,4.
Penghargaan-penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kerja kelembagaan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.
Namun, ada satu hal yang perlu dipahami. Penghargaan adalah pengakuan terhadap aspek tertentu dari kinerja, bukan kesimpulan bahwa seluruh persoalan pemerintahan telah selesai.
Karena itu, penghargaan sebaiknya menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan sekadar koleksi kebanggaan.
Prestasi Tidak Boleh Membuat Pemerintah Berhenti Mendengar
Di balik sejumlah capaian tersebut, masih ada persoalan yang perlu mendapatkan perhatian.
Angka kemiskinan 10,74 persen berarti masih terdapat lebih dari seratus ribu penduduk yang membutuhkan perhatian serius. Tingkat pengangguran 7,59 persen juga menunjukkan bahwa pekerjaan rumah di sektor ketenagakerjaan belum selesai.
Kemantapan jalan yang berada di kisaran 78 persen berarti masih ada bagian infrastruktur jalan yang membutuhkan penanganan.
Belum lagi persoalan pelayanan air bersih, kualitas pendidikan, pemerataan kesehatan, kepastian hukum investasi, tata ruang, dan perlindungan lingkungan.
Kuningan juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kawasan Gunung Ciremai sebagai sumber kehidupan. Pembangunan ekonomi tidak boleh berjalan dengan mengabaikan daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat yang bergantung pada sumber daya air.
Di sinilah keseimbangan kebijakan diuji. Pemerintah harus mampu membuka ruang investasi, tetapi tetap menjamin kepastian hukum. Pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan. Pemerintah harus membangun infrastruktur, tetapi tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Kritik terhadap pemerintah juga tidak semestinya dipandang sebagai ancaman. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta justru dapat menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan perbaikan pemerintahan.
Membaca Masa Depan Kuningan
Jika melihat perjalanan sejak 2025 hingga November 2026, pemerintahan Dian Rachmat Yanuar memiliki sejumlah capaian yang patut dicatat. Ada perbaikan indikator ekonomi, penguatan tata kelola keuangan, pembangunan infrastruktur, perhatian terhadap pendidikan, serta program sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Tentu, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif pemerintah daerah, aparatur, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Tidak adil jika seluruh keberhasilan hanya diklaim sebagai kerja satu orang. Namun, tidak tepat pula jika kepala daerah dilepaskan dari tanggung jawab atas arah dan hasil kebijakan pemerintahannya.
Pada akhirnya, kepemimpinan tidak hanya diuji ketika menerima penghargaan, tetapi juga ketika berhadapan dengan persoalan yang belum terselesaikan.
Dian Rachmat Yanuar masih memiliki ruang untuk memperkuat fondasi pembangunan Kuningan. Tantangannya adalah memastikan agar pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan masyarakat, pelayanan publik semakin berkualitas, investasi semakin pasti, dan lingkungan tetap terjaga.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang bupati bukan seberapa panjang daftar penghargaan yang dapat dipajang di ruang kerjanya, melainkan seberapa besar perubahan baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat di luar ruang kerjanya.
Prestasi layak diapresiasi. Kekurangan harus tetap dikoreksi. Dan kepentingan masyarakat harus selalu menjadi ukuran tertinggi dari sebuah pemerintahan.
:.
Catatan sumber Data dan informasi dalam tulisan ini dihimpun dari publikasi BPS Kabupaten Kuningan, Pemkab Kuningan, BPKAD, PPID, LPPL Kuningan, ANTARA, RRI, serta pemberitaan media daerah. Angka program merupakan capaian yang dilaporkan pemerintah dan perlu dibaca sesuai periode serta metode pengukurannya.
Oleh: Dadan Satyavadin