KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M SI menyambut baik rencana Pemerintah RI untuk melakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu menjadi P3K Penuh Waktu, terhitung bulan Januari 2027 mendatang. Data terakhir, Pemkab Kuningan pada Desember tahun 2025 menyerahkan SK pengangkatan P3K Paruh Waktu ke 4.271 pegawai.
Meski mengaku turut bersyukur, Bupati Dian mengaku saat ini pihaknya juga masih menunggu juknis (petunjuk teknis) pengangkatan tersebut. Karena, kata Dian, hingga saat ini pihaknya belum menerima Juknisnya seperti apa, dan bagaimana pengaruhnya pada APBD 2027.
“Kami bersyukur jadi ada kejelasan kawan-kawan kita P3K Paruh Waktu. Cuman saya belum bisa komentar banyak, karena kita belum ada juknisnya. Mudah-mudahan seiring sejalan dengan ada Dana Alokasi Umum (DAU) disiapkan dan sebagainya,” kata Dian.
Sejauh ini, kata Dian, ia belum menerima laporan baik dari BKPSDM maupun BPKAD terutama kaitan dengan pengelolaan APBD. Dian memilih optimis, mungkin saja ada teknis lain dari Pemerintah Pusat soal pengangkatan P3K Paruh Waktu. Karena tentu, anggaran yang harus dialokasikan dari APBD akan cukup besar, sementara saat ini Pemerintah Daerah juga harus menggenjot infrastruktur. Dian tegas, bilang harus semua sektor seimbang.
“Yang pasti saya menyambut baik kawan-kawan P3K Paruh Waktu, ada kepastian. Dan saya minta mereka harus lebih bertanggung jawab dan memberikan pelayanan maksimal karena nasibnya jelas,” kata Dian.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pengangkatan P3K Paruh Waktu menjadi P3K Penuh Waktu berdasarkan diskusi lintas sektor , termasuk antara Pemerintah dengan legislatif.
“Pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita P3K Paruh Waktu ke Penuh Waktu. Waktu itu, di tenaga pendidikan setelah beberapa kali melakukan penghitungan diputuskan, P3K paruh waktu akan diangkat jadi P3K penuh waktu,” kata Prasetyo Hadi, Jumat (6/11/2026).
Meski yang disebut secara langsung adalah tenaga pendidikan, namun pengangkatan P3K Paruh Waktu ke Penuh Waktu akan dilakukan lintas profesi, entah itu untuk tenaga dosen, Damkar, Satpol PP, tenaga medis, tenaga teknis atau pelaksana lain.
Meski akan diangkat jadi P3K Penuh Waktu, Mensesneg bilang mereka tetap diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti CPNS, yang akan dimulai di tahun 2027. Prasetyo Hadi juga bilang, guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Dapodik, yang saat ini sesuai dengan perjanjian kerja akan berakhir di Desember 2026, akan diperpanjang. (eki)