KUNINGAN (MASS) – Proses pengisian jabatan dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kuningan dipastikan masih butuh waktu. Lambatnya tahapan ini dipicu oleh adanya proses penyesuaian dan integrasi sistem aplikasi kepegawaian daerah ke tingkat pusat.
Langkah integrasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelaraskan seluruh basis data kepegawaian daerah agar terhubung langsung dengan sistem nasional.
Hal itulah yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kuningan, Beni Prihayatno, S Sos, MSi. Ia membeberkan kendala teknis yang tengah dihadapi dalam penataan birokrasi saat ini.
Ia menjelaskan saat ini sedang memproses penyatuan berbagai aplikasi data ASN menuju satu sistem terintegrasi yang dikembangkan pusat.
“Mutasi pejabat ASN di Kuningan saat ini sedang dalam proses integrasi aplikasi. Jadi semua aplikasi yang ada di daerah itu diintegrasikan ke aplikasi SI-MATA BKN,” ujarnya kala diwawancara Kuninganmass.com, Kamis (10/9/2026).
Di tengah proses penyelarasan sistem digital tersebut, Beni menyebutkan adanya kekosongan posisi strategis pada tingkatan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) di Pemkab Kuningan saat ini.
Beberapa instansi terpaksa dipimpin oleh pelaksana tugas karena ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya yang memasuki purna tugas atau berpindah posisi.
“Ada empat posisi Eselon II yang kosong saat ini, yaitu Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang oktober nanti kosong, Asisten Daerah 3 (Asda III), Inspektorat, serta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar),” paparnya.
Selain empat posisi strategis di tingkat dinas dan badan tersebut, kekosongan jabatan akibat pejabat yang memasuki masa pensiun juga merembet ke tingkatan Eselon III dan IV.
“Ini tidak ada target, semuanya perlu koordinasi dari BKN terkait aturan manajemen talenta. Seperti Inspektorat, calonnya kan minimal harus memiliki sertifikat pengawasan, jadi kita koordinasi terkait hal tersebut,” tuturnya.
Pemerintah daerah kini sedang menyusun opsi dan skema penataan, apakah akan memprioritaskan pergeseran posisi pada Eselon II terlebih dahulu atau langsung membuka seleksi terbuka (open bidding).
“Kekosongan di Eselon III dan IV juga banyak yang pensiun. Nanti akan dibahas apakah pergeseran Eselon II dulu atau seperti apa, kalau dulu kan semacam open bidding. Jadi prosesnya masih lama,” pungkasnya. (raqib)