KUNINGAN (MASS) – Ketua Komite Pemuda Asli Kuningan (KOMPAK) Fery Rizkiana Tri Putra S Hut, secara lantang menegaskan bahwa pihaknya menolak tender Geothermal di Gunung Ciremai. Menurutnya, keberadaan Gunung Ciremai ini harusnya dijaga demi kelestarian alam.
“Gunung Ciremai bukan untuk dieksplorasi, tapi dijaga demi kelestarian alam,” ujarnya pada kuninganmass.com, Sabtu (5/9/2026).
KOMPAK menilai, ada beberapa poin yang menjadi sorotan khusus ihwal penolakan Geothermal, isinya adalah sebagai berikut:
1. Pengantar dan Kontekstualisasi Geopolitik Lingkungan
Pernyataan sikap KOMPAK, kata Fery, mencerminkan eskalasi konflik ekologi-politik yang kerap terjadi di wilayah urban-rural Indonesia, khususnya terkait pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Gunung Ciremai, sebagai taman nasional dan menara air alami bagi wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan), memegang peran krusial dalam stabilitas ekologis dan hidrologis regional.
“Penolakan terhadap tender geothermal (panas bumi) di kawasan ini bukan sekadar resistensi lokal yang bersifat emosional, melainkan sebuah manifestasi dari benturan paradigma antara pembangunan teknokratis-ekonomis skala nasional dan kedaulatan lingkungan berbasis lokal (environmental justice),” kata Fery.
2. Analisis Narasi: Komodifikasi vs. Konservasi
Tagline diatas, kata Fery, secara dikotomis membelah sudut pandang ke dalam dua poros utama: eksplorasi (eksploitasi) dan kelestarian (penjagaan).
• Kritik Paradigma Pembangunan: Dari perspektif akademik, proyek panas bumi sering kali dikampanyekan sebagai “energi hijau” yang ramah lingkungan secara global karena emisi karbonnya yang rendah. Namun, narasi KOMPAK membongkar lapisan greenwashing tersebut dengan menyoroti dampak mikro dan lokal. Eksplorasi geotermal di kawasan pegunungan vulkanik aktif sering kali membutuhkan pembukaan lahan hutan (land clearing), infrastruktur jalan berat, dan pengeboran yang berisiko mengganggu kantung-kantung resapan air bawah tanah (akuifer).
• Kedaulatan Hidrologis: Bagi masyarakat Kuningan dan sekitarnya, Gunung Ciremai adalah ecosystem services (penyedia jasa ekosistem) utama, terutama pasokan air bersih dan pertanian. Klaim Fery bahwa Ciremai harus “dijaga” menegaskan ketakutan yang rasional atas risiko dewatering (penurunan muka air tanah) dan kontaminasi zat kimia sisa pengeboran yang dapat melumpuhkan ekonomi agraria di hilir.
3. Tinjauan Kritis Aspek Sosio-Politik (Aktor dan Prosedur)
Penolakan tegas terhadap “masuknya tender”, ucapnya, mengindikasikan adanya defisit demokrasi prosedural dalam perencanaan proyek strategis nasional.
• Partisipasi Publik yang Semu: Penolakan dari organisasi kepemudaan KOMPAK mengisyaratkan bahwa proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau konsultasi publik belum mencapai kesepakatan yang bermakna (Free, Prior, and Informed Consent – FPIC). Pihak lokal merasa diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, di mana keputusan tender diambil di tingkat pusat tanpa mempertimbangkan sensitivitas kultural dan ekologis masyarakat adat atau lokal.
• Legitimasi Pemuda Asli: Penggunaan identitas “Pemuda Asli Kuningan” bertindak sebagai penegasan legitimasi moral dan spasial. Ini adalah bentuk grassroots resistance (perlawanan akar rumput) yang memanfaatkan modal sosial-kultural untuk membendung intervensi modal besar (korporasi) yang difasilitasi oleh negara.
4. Ketegangan antara Agenda Makro Transisi Energi dan Realitas Mikro Ekologi
Secara makro, pemerintah Indonesia terikat komitmen internasional untuk menurunkan emisi melalui transisi energi, di mana panas bumi menjadi salah satu pilar utamanya. Namun secara mikro, posisi KOMPAK mengingatkan kita pada teori Ekologi Politik, bahwa biaya lingkungan (environmental costs) dari proyek-proyek “hijau” skala besar ini hampir selalu ditanggung oleh masyarakat lokal di sekitar tapak proyek, sementara keuntungan ekonominya (listrik dan pendapatan negara) dialirkan ke pusat-pusat industri perkotaan.
5. Kesimpulan dan Rekomendasi Akademik
Rilisan sikap dari KOMPAK, lanjutnya, bukan sekadar penolakan tanpa dasar, melainkan sebuah sinyal peringatan dini (early warning sistem) atas potensi konflik agraria dan ekologis di Gunung Ciremai.
“Proyek energi terbarukan tidak boleh melanggengkan model ekstraktivisme lama yang mengorbankan kelestarian kawasan konservasi demi target-target produksi listrik,” ucapnya.
Lebih lanjut, diperlukan adanya kaji ulang yang independen dan transparan yang melibatkan akademisi lintas disiplin (hidrogeologi, ekologi, sosiologi) serta pelibatan aktif organisasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang terbuka.
“Pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) hanya dapat dicapai jika keadilan ekologis lokal diletakkan setara dengan target pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya di akhir. (eki)