KUNINGAN (MASS) – Audiensi tentang draft revisi RTRW Kabupaten Kuningan di Gedung Dewan yang diinisiasi para pegiat alam, Selasa (18/8/2026), akhirnya dibubarkan dan dijadwalkan ulang.
Bukan oleh pihak luar, pembubaran forum audiensi itu dilakukan para penginisiasi -pegiat alam- yang kecewa karena tidak hadirnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pimpinan komisi DPRD.
Audiensi sendiri diajukan kelompok pegiat alam seperti Gema Jabar Hejo, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), Komunitas Jurig Leuweung Lereng Gunung Mayana, Mande Riung, serta pegiat alam dari Subang dan Mandirancan.
Meski mengundang para penentu kebijakan, audinsi ternyata hanya diikuti para utusan tingkat staf yang dianggap tidak memiliki legitimasi keputusan. Bahkan, para pegiat alam memandang audiensi tersebut sinyal pihak eksekutif menyepelekan mandat rakyat.
Tidak hanya pegiat alam, pimpinan rapat secara terbuka melontarkan kritik keras karena mangkirnya para pejabat esekutif yang dinilai mencederai esensi partisipasi publik dalam penyusunan produk hukum daerah.
“Pimpinan sangat kecewa terhadap ketidakhadiran pimpinan-pimpinan instansi terkait. Yang disampaikan oleh teman-teman relawan ini adalah sesuatu hal atau isu yang sangat penting terkait dengan kita sebentar lagi akan membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tegas Nuzul Rachdy, saat memimpin audiensi di DPRD Kuningan.
Lebih lanjut, ia menekankan legitimasi RTRW mutlak berada di tangan rakyat yang kelak menanggung dampak ekologis dan sosialnya, bukan sekadar instrumen pemanis bagi para investor.
“Seberapa pun hebatnya dokumentasi RTRW, sepanjang itu tidak bisa disetujui atau masih ada kontra dari masyarakat, karena yang akan menjalankan dan menikmati manfaat ini adalah masyarakat bukan investor, maka saya sangat kecewa,” tambahnya.
Pimpinan rapat akhirnya memutuskan menunda audiensi sembari melayangkan ultimatum tegas kepada jajaran birokrasi eksekutif.
“Ini dari Subang, dari Cilebak datang ke sini ongkos sendiri, enggak ada yang ngongkosin, betul ya? Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan, kita nanti reschedule lagi, kita komunikasi lagi,” ujarnya.
Sebelum direschedule pimpinan rapat, Perwakilan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), Elon Elshelon, memilih melakukan walk-out sebagai bentuk protes atas tidak hadirnya pembuat kebijakan yang riil.
“Mohon maaf Pak Ketua, kami hadir di sini adalah minimal ingin penjelasan dari hasil ini. Tapi berhubung pihak-pihak terkait hanya diwakilkan, kami — saya sendiri enggak tahu yang lain ya — saya mundur, saya lebih baik pulang,” ujar perwakilan Ketua LPBI NU Kabupaten Kuningan, Elon Elshelon.
Serupa, koordinator relawan lingkungan sekaligus sekretaris Gema Jabar Hejo Kabupaten Kuningan, Nanang Subarnas menegaskan pola dialog seremonial tanpa kehadiran pengambil keputusan sudah berulang kali terjadi tanpa kejelasan ujung.
“Kami merasa kecewa. Dulu juga banyak yang mewakilkan dan ternyata dari hasil audiensi itu tidak ditemukan titik terang hingga sekarang. Kami memohon agar audiensi ini ditunda dulu sebelum hadir dari pemangku kebijakan yang bisa mengambil keputusan,” tegasnya. (eki)