KUNINGAN (MASS) – Kabupaten Kuningan digadang-gadang bakal memasuki era “kota cerdas” lewat peluncuran sistem pemantauan digital PANON Kuningan, dengan puluhan CCTV/kamera pengawas yang terpasang dan terintegrasi ke Command Center.
Program ini diklaim siap mengawasi arus lalu lintas dan keamanan lingkungan warga selama 24 jam penuh. Meski begitu, efektivitasnya dipertanyakan oleh aktivis muda sekaligus mantan Wakil Sekretaris DPD KNPI Kuningan, Eja.
Menurutnya, narasi yang dibangun soal PANON Kuningna sangat manis: publik diberikan akses transparan melalui satu klik untuk memantau situasi kota. Namun, di balik euforia peluncuran dan megahnya layar monitor di pusat pemerintahan, justru terjadi kontradiksi di lapangan.
Dua Motor Raib Sekaligus di Cigembang, Ke Mana “PANON Kuningan”?
Eja kemudian mengutip laporan Kuningan Mass, pada 4 Agustus 2026 kemarin, dimana terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor kembali merajalela di wilayah Cigembang.
Tak tanggung-tanggung, dua unit sepeda motor sekaligus (Yamaha Mio Sporty merah dan Yamaha Vega ZR) raib digondol maling pada dini hari, dengan pelaku yang diduga melarikan diri ke arah Cijoho.
”Warga di berbagai sudut Kuningan terus diteror rasa cemas setiap kali memarkir kendaraannya. Di sinilah letak ironi terbesarnya: di saat warga bawah harus pasrah kehilangan motor hasil cicilan atau jerih payah bekerja demi menyambung hidup, pemerintah sibuk memamerkan canggihnya sistem pemantau PANON Kuningan,” kata Eja, yang juga anggota 234SC tersebut.
Ia kemudian mengajukan pertanyaan sederhana untuk Dinas Komunikasi dan Informatika serta aparat penegak hukum: Untuk apa ada pusat data dan CCTV terintegrasi berbiaya modern jika sekadar melacak komplotan maling motor yang beraksi saja tidak berdaya?
“Kalau kamera pengawas canggih itu hanya ampuh merekam lalu-lalang kendaraan dinas pejabat atau kawasan ring satu, maka proyek digitalisasi itu tidak lebih dari sekadar mainan mahal penghabis anggaran,” ketusnya.
Obsesi Pengawasan Elite: Menjaga Kursi, Bukan Lindungi Warga
Pemasangan kamera pengawas berteknologi tinggi di sekitar kawasan Pendapa, pusat kota, dan jalan-jalan protokol, menurut Eja memperlihatkan satu gelagat mentalitas birokrasi yang keliru: ketakutan yang berlebihan terhadap protes sosial dan obsesi terhadap estetika kekuasaan.
”Pemerintah daerah sangat sigap mengamankan jantung kota dari potensi kerumunan, memantau pergerakan massa, atau memastikan kawasan pusat pemerintahan tampak tertib di layar monitor,” ucapnya.
“Tapi perlindungan itu sifatnya elitis dan sentralistik. Teknologi diposisikan sebagai alat panoptikon alat pengawas untuk mempertahankan kendali para elit, sementara kebutuhan keamanan hakiki warga di tingkat perkampungan dibiarkan berjuang sendirian,” imbuhnya lagi.
Ketimpangan Wilayah: Keamanan Digital yang Diskriminatif
Eja juga berujar, klaim bahwa PANON Kuningan hadir untuk mengamankan seluruh wilayah publik sekadar menjadi ilusi statistik ketika ditarik ke periferi. Sebagian besar sebaran titik kamera terkonsentrasi di pusat kota, sementara wilayah pinggiran atau desa-desa di luar jangkauan protokol sering kali luput dari perlindungan serupa, bahkan masih bergelut dengan masalah infrastruktur dasar.
“Pemerintah membangun fasilitas digital secara timpang: menumpuk teknologi canggih di pusat kekuasaan demi pencitraan Smart City, sementara rasa aman warga di akar rumput diabaikan begitu saja,” tegas Eja.
Hentikan Ilusi “Kota Cerdas” yang Hampa Keamanan
Teknologi informasi dan komunikasi tidak akan pernah punya nilai guna jika gagal menjawab rasa takut paling dasar dari masyarakatnya. Eja menegaskan, Kuningan tidak butuh kamera pengawas jutaan piksel yang hanya berputar-putar memantau tembok pendapa, sementara di luar pagar, rakyat kecil kehilangan motor kesayangannya akibat minimnya jaring pengaman sosial dan keamanan lingkungan.
“Jika sistem PANON Kuningan yang dielu-elukan dalam berita-berita resmi itu tidak mampu dioptimalkan untuk menumpas kejahatan jalanan yang meresahkan rakyat seperti kasus pencurian di Cigembang, lebih baik akui saja: proyek Smart City itu cuma gincu kosmetik, dan keamanan warga Kuningan ternyata memang tidak pernah jadi prioritas utama para pemegang anggaran,” tuturnya di akhir. (eki)