Puluhan Anggota PPDI Kuningan Ikuti Rakernas di Jakarta; Hasilnya Merekomendasikan Status Kepegawaian Perangkat Desa Tercatat di BKN

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 67 perangkat desa asal Kabupaten Kuningan yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuningan, bertolak ke Jakarta mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPDI tahun 2026 di Jakarta pada Rabu (17/6/2026) kemarin.

Ketua PPDI Kabupaten Kuningan, Ade Sudiman, pasca mengikuti kegiatan, menyebut Rakernas PPDI tahun 2026 ini mengasilkan beberapa rekomendasi PPDI yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat, khususnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; serta Badan Kepegawaian Negara.

Diantara rekomendasi tersebut, yang paling disorot adalah kejelasan status perangkat desa. Berikut Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPDI Sarjoko SH MIP dan Sekretaris Jenderal Muhammad Nuh, S.E.

Dengan ini Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), sebagai bentuk representasi dan guna memperjelas status kepegawaian Perangkat Desa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional, merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Dalam rangka memperjelas status kepegawaian Perangkat Desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia mengusulkan agar Perangkat Desa tercatat dalam Badan Kepegawaian Negara sebagai Pegawai Aparatur Pemerintah Desa.
  2. Mendesak kepada Pemerintah melalui kementerian terkait dan Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan permasalahan keterlambatan Penghasilan Tetap Perangkat Desa yang terjadi di beberapa daerah.
  3. Jaminan kesehatan tetap diberikan kepada Perangkat Desa yang sudah purna.
  4. Mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi adanya beasiswa khusus bagi anak-anak Perangkat Desa yang kuliah di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
  5. Mengusulkan agar dimasukkannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ketentuan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) dan Penghasilan Tetap ke-13 bagi Perangkat Desa.

Demikian rekomendasi ini dibuat bersama untuk menjadi perhatian dan dasar kerja sama dari semua pihak.

Ketua PPDI Kuningan Ade Sudiman, pada kuninganmass.com mengaku perjuangan masih berlanjut. Selain Rakernas PPDI yang menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah, beberapa perwakilan PPDI Pusat dan Provinsi, termasuk Ketua PPDI Kuningan, akan bersilaturahmi ke tokoh nasional, Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

“Lanjut ke Solo Jawa Tengah meneruskan hasil Rakernas, bersilaturahmi ke rumah tokoh nasional Presiden Ri Ke 7 Bp Ir Joko Widodo sekaligus bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka,” ucapnya. (eki)