KUNINGAN (MASS) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah III melakukan pendalaman langsung terhadap struktur pasar dan pola kemitraan komoditas kelapa di Kabupaten Kuningan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan di sektor perkebunan.
Kegiatan berlangsung di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Senin (4/5/2026). Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., didampingi Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan (Hortibun) Aca Supirta serta Sub Koordinator Hortikultura Ali Jaenal Mutakin, menerima langsung kunjungan tim KPPU.
Tim KPPU Kantor Wilayah III dalam kesempatan tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Kanwil III, Yulli Asianto, bersama jajaran yang terdiri dari Sandra Destriani (Analis Kajian dan Advokasi), Maria Ulfah (Analis Kajian dan Advokasi), Ali Attamimi (Analis Kajian dan Advokasi), serta Angga Septiaji (Staf Administrasi).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan resmi KPPU dalam rangka pengumpulan data, klarifikasi, serta pemetaan kondisi riil sektor kelapa di wilayah Jawa Barat.
Diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif, dengan fokus pada berbagai aspek strategis, mulai dari struktur rantai pasok, mekanisme pembentukan harga, posisi tawar petani, hingga peluang penguatan kemitraan usaha yang lebih berkeadilan. Pendalaman ini menjadi bagian penting dalam penyusunan kajian KPPU terkait pengawasan persaingan usaha di sektor perkebunan.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah, menegaskan bahwa komoditas kelapa memiliki peran penting dalam menopang ekonomi masyarakat pedesaan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural.
“Kelapa merupakan salah satu potensi perkebunan rakyat yang cukup penting di Kabupaten Kuningan. Sebarannya luas dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani, namun pengelolaannya masih perlu diperkuat, terutama dari sisi produktivitas dan tata niaga,” ujarnya.
Berdasarkan data tahun 2025, produksi kelapa di Kabupaten Kuningan mencapai sekitar 3.588,41 ton dengan luas lahan kurang lebih 4.007 hektare. Namun demikian, skala usaha petani yang kecil dan tersebar, pola budidaya yang masih tradisional, serta keterbatasan akses pasar menjadi kendala utama dalam pengembangan komoditas ini.
“Pemasaran kelapa saat ini masih sangat bergantung pada pasar lokal dan peran tengkulak. Di sisi lain, industri pengolahan kelapa di daerah belum berkembang optimal, sehingga nilai tambah yang diterima petani belum maksimal,” jelasnya.
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan terus melakukan langkah strategis melalui program peremajaan tanaman, intensifikasi budidaya, serta penguatan pendampingan teknis kepada petani.
“Pada tahun 2025, kami telah menyalurkan 38.500 bibit kelapa genjah dan 115.500 kilogram pupuk organik untuk pengembangan sekitar 350 hektare lahan. Pada 2026, Pemkab Kuningan kembali mengusulkan pengembangan kelapa seluas 550 hektare. Usulan tersebut telah disetujui dengan alokasi 200 hektare dan saat ini tinggal menunggu realisasi pengiriman dari pemerintah pusat,” ungkap Wahyu.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa arah pengembangan kelapa ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan hilirisasi dan kemitraan usaha.
“Kami ingin kelapa di Kuningan tidak lagi diposisikan sebagai komoditas pelengkap, tetapi menjadi komoditas strategis yang mampu memberikan nilai tambah dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Untuk itu, diperlukan tata niaga yang sehat serta kemitraan yang berkeadilan,” tegasnya.
Melalui pendalaman ini, KPPU diharapkan memperoleh gambaran komprehensif terkait dinamika pasar kelapa di daerah, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat persaingan usaha yang sehat dan berpihak pada petani.
Pemerintah Kabupaten Kuningan menyambut baik langkah tersebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola sektor perkebunan berbasis data dan kondisi lapangan.
“Sinergi ini sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran. Harapannya, komoditas kelapa dapat berkembang lebih optimal dan menjadi salah satu pengungkit ekonomi baru bagi masyarakat Kuningan,” pungkas Wahyu. (eki)