KUNINGAN (MASS) – Pencabutan moratorium pembangunan perumahan di Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Cigugur menjadi ramai diperbincangkan. Beberapa pengamat sudah memberikan komentarnya, tentu ada yang bernada pro, namun ada juga yang kontra.
Namun sayangnya, dari sekian perbincangan mengenai pencabutan moratorium sedikit sekali yang memberikan edukasi kepada masyarakat umum atau bahkan memberikan solusi atas polemik tersebut. Bahkan seolah masyarakat itu malah menjadi bingung, penuh tanda tanya. Belum selesai dengan pertanyaan; Apa itu moratorium?, Kenapa ada pencabutan moratorium?, sudah disuguhkan lagi dengan isu gratifikasi pencabutan moratorium, saling lempar tudingan dan sebagainya.
Oleh karena itu, melalui tulisan ini izinkan kami memberikan sedikit edukasi, bahkan mungkin bisa menjadi solusi agar isu pencabutan moratorium ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kuningan sebelumnya memberlakukan moratorium (penghentian sementara) pembangunan perumahan di Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Cigugur. Kemudian, kebijakan moratorium tersebut telah resmi dicabut oleh Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, pada tanggal 12 November 2025.
Moratorium ini awalnya diberlakukan sejak tahun 2022 pada era Bupati almarhum Acep Purnama. Tujuannya adalah untuk menjaga fungsi konservasi lingkungan, terutama di dua wilayah tersebut yang dikenal rentan terhadap krisis air dan merupakan kawasan resapan air.
Adapun pencabutan dilakukan berdasarkan kajian komprehensif, aspirasi masyarakat, dan adanya data backlog (kesenjangan antara kebutuhan rumah dan jumlah rumah tersedia), Kecamatan Kuningan sekitar 16.432 KK dan di Kecamatan Cigugur sekitar 4.959 KK dari backlog sekitar 126.338 unit di Kabupaten Kuningan.
Selain itu, pencabutan ini juga didasari oleh adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Perumahan, Menteri PUPR, dan Menteri Dalam Negeri) yang mendorong percepatan pembangunan perumahan, termasuk penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dengan demikian dapat kita simpulkan dari pencabutan moratorium tersebut:
Memiliki dampak positif:
1. Sebagai langkah pemenuhan kebutuhan dasar (pangan) kepada MBR, meskipun ini kadang tidak sesuai ekspektasi. Karena yang mendapatkan rumah bersubsidi akhirnya tetap orang-orang berpenghasilan tinggi.
2. Menarik para investor yang tentunya akan berdampak kepada menaiknya pendapatan daerah. Strategi menaikan PAD ini kami bahas juga dalam salah satu buku karya kami berjudul “Jika Aku Menjadi Bupati Kuningan”, di sana ada satu program unggulan namanya, KUDA (Kampung Unggulan Destinasi Agrotourism) KUNINGAN. Program ini bukan hanya penyediaan rumah, namun juga perumahan/ kampung dengan konsep agrowisata. Sehingga tidak hanya mendatangkan investor namun juga mendatangkan wisatawan baik lokal ataupun international.
Memiliki dampak negatif:
1. Risiko ekologis dan ancaman terhadap kawasan resapan air, jelas ini juga yang menyebabkan turunnya moratorium kala itu.
2. Permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), masalah klasik yang sebetulnya dari dulu kami kritisi juga. Namun dengan adanya pencabutan moratorium menguatkan kembali kritik kami tentang RTRW ini.
Pada akhirnya sebagai penutup kami memberikan beberapa rekomendasi agar isu ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat:
1. Buktikan dan publikasikan hasil kajian para ahli yang telah disebutkan itu.
2. Bentuk dan sahkan RTRW baru dan semua harus tunduk, jangan jalan asal ada proyekan.
3. Pastikan yang mendapatkan rumah bersubsisidi adalah MBR
4. Tingkatkan pengawasan, jangan sampai ada “mafia perizinan”.
Oleh: Ade Zezen MZM, M.Pd, Alumni KAMMI
