KUNINGAN (MASS) – Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kabupaten Kuningan, gabungan PAN dan NasDem, memuji “Kuningan Adiluhung” yang digaungkan Pemkab Kuningan dan. Kuningan Adiluhung, dianggap sebagai branding kuat yang mampu menarik investor dalam skala yang lebih besar. Pujian itu, tertuang dalam PU Fraksi terhadap Raperda APBD TA 2026.
Dalam PU yang ditandatangani Ketua Fraksi H Uba Subari dan Sekretaris Hj Lin Yulianti SE itu, Fraksi Amanat Restorasi tidak hanya memuji Kuningan Adiluhung, tapi juga mengacungi jempol untuk beberapa langkah yang sudah ditempuh Pemerintah Daerah. Meskipun, berbarengan dengan pujian itu, Fraksinya juga memberi 7 poin catatan serius.
Poin Aspirasi Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kuningan ke Bupati
Pertama, penyelesaian persoalan gagal bayar.
Fraksi Amanat Restorasi memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas ikhtiar Pemerintah Daerah dalam menuntaskan persoalan yang selama ini membebani fiskal Kabupaten Kuningan. Penyelesaian ini bukan hanya menghapus beban, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik serta memperbaiki reputasi fiskal daerah kita. Hal ini menjadi kado terindah bagi Kabupaten Kuningan yang berulang tahun ke-527 pada 1 September 2025 kemarin. Fraksi kami memandang saudaraku kakak Bupati layak menyandang sebagai “Person of The Year” tahun 2025, dalam waktu kurang dari satu tahun persoalan gagal bayar mampu dituntaskan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
Kedua, prioritas pembangunan dan perbaikan jalan.
Fraksi kami mencatat bahwa alokasi anggaran infrastruktur jalan tahun 2025 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Kuningan yaitu sebesar 58,2 miliar untuk 148 ruas jalan di seluruh Kabupaten Kuningan. Langkah ini sejalan dengan aspirasi masyarakat, karena infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian dan akses utama pelayanan publik. Kami memberikan apresiasi, sekaligus berharap agar program besar ini dilanjutkan dengan perencanaan pemeliharaan yang baik agar manfaatnya bisa berkelanjutan.
Ketiga, Kuningan Adiluhung yang mampu menarik investor besar.
Branding daerah yang terus diperkuat telah memberikan hasil nyata dengan masuknya investor berskala besar. Ini merupakan capaian penting yang membuktikan bahwa Kuningan memiliki daya tarik dan prospek cerah untuk pengembangan investasi. Namun demikian, fraksi kami menegaskan bahwa investasi yang masuk harus memberi manfaat langsung bagi rakyat, terutama penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kapasitas UMKM, dan kontribusi nyata melalui CSR.
Keempat, upaya peningkatan layanan publik dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Fraksi kami mencatat adanya perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, serta dukungan bagi petani dan UMKM. Walau masih banyak pekerjaan rumah, kami mengakui langkah-langkah positif yang telah dilakukan dan berharap bisa ditingkatkan dalam APBD 2026.
Meski memuji, Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kuningan juga mengingatkan poin-poin penting untuk APBD TA 2026. Berikut poinnya:
Pertama, keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelayanan sosial.
Besarnya anggaran infrastruktur harus diimbangi dengan perhatian serius pada kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Jalan yang bagus akan kurang bermakna bila masih ada anak yang putus sekolah atau kasus gizi buruk di masyarakat.
Kedua, keberlanjutan fiskal.
Setelah persoalan gagal bayar berhasil diselesaikan, kita tidak boleh lengah. Defisit anggaran harus dikelola dengan hati-hati. Setiap pembiayaan harus jelas sumbernya, terukur resikonya, dan transparan penggunaannya. Jangan sampai kita kembali terjebak dalam persoalan yang sama di masa mendatang.
Ketiga, optimalisasi PAD tanpa membebani rakyat.
Fraksi kami mendukung peningkatan PAD melalui optimalisasi BUMD, sektor pariwisata, dan digitalisasi pajak daerah. Namun kami menolak cara-cara instan yang justru menambah beban langsung masyarakat kecil.
Keempat, penguatan UMKM dan sektor pertanian.
Momentum masuknya investor harus disertai dengan skema kemitraan lokal, hilirisasi produk unggulan, serta dukungan akses permodalan bagi UMKM. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi benar-benar inklusif.
Kelima, transparansi dan pengawasan.
Fraksi Amanat Restorasi menekankan bahwa setiap program prioritas harus terbuka bagi publik, akuntabel, dan dapat diawasi bersama. Kebocoran anggaran tidak boleh lagi terjadi, dan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan kembali untuk kepentingan rakyat.
Keenam, pemerataan pembangunan antarwilayah.
Fraksi kami meminta agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, melainkan juga menjangkau desa-desa, kecamatan terpencil, dan kawasan perbatasan.
Ketujuh, lingkungan hidup dan tata ruang.
Fraksi Amanat Restorasi mengingatkan agar pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Jangan sampai investasi dan proyek besar justru menimbulkan masalah baru berupa kerusakan alam atau bencana ekologis. (eki)
