KUNINGAN (MASS) – Demokrasi dapat disebut sebagai the king of political system karena dianggap sebagai sistem yang baik untuk diterapkan pada saat ini. Hasil Survei Pusat Penelitian Politik-LIPI menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menganggap sebagai demokrasi adalah sistem yang baik. Selain itu, Demokrasi merupakan gagasan universal yang dapat diterima dalam ragam perspektif (Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi : 2006, 03).
Sistem politik ini diyakini sebagai alternatif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, tidak heran bahwa sebagian besar negara-negara di dunia ini mengalami transisi menuju demokrasi untuk mendapatkan tujuan tersebut. Peralihan sistem politik suatu negara menuju demokrasi bukan tanpa sebab. Faktor kesejarahan, sosial-budaya, ekonomi, kehidupan politik, dan sebagainya ikut andil dalam proses demokratisasi.
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik demokrasi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator sebuah negara dikatakan sejahtera, dapat kita lihat dalam beberapa aspek seperti: pembangunan sosial, pembangunan politik, kesetabilan ekonomi, budaya, kesehatan, kualitas pendidikan, dan sebagainya. Hal-hal tersebut harus dibangun secara serius oleh bangsa dan negara agar tujuan dari demokrasi dapat tercapai.
Dalam proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia memiliki berbagai macam kendala sehingga menimbulkan paradoks-paradoks tertentu yang dapat menghambat tujuan demokrasi itu sendiri, salah satunya adalah di bidang sosial. Kehidupan sosial saat ini menunjukan adanya tendensi-tendensi yang dapat memecahkan persatuan Indonesia. Kehidupan sosial yang menimbulkan paradoks demokrasi muncul dari prinsip demokrasi itu sendiri, yaitu prinsip kebebasan, baik itu kebebasan berpendapat maupun kebebasan berekspresi. Kebebasan yang dijamin oleh sistem demokrasi membuat semua orang tidak berpikir lagi dalam melakukan sesuatu sehingga munculnya perpecahan, konflik, dan ketidak harmonisan. Apabila dianalogikan prinsip kebebasan ini akan menjadi mata pisau yang tajam sehingga dapat memisahkan sesuatu yang utuh. Hal tersebut terjadi apabila prinsip kebebasan tidak dapat dikontrol dan dikelola dengan baik oleh pemerintah, bangsa, dan negara. Sebaliknya, prinsip kebebasan akan menjadi pengikat yang kuat sehingga menyatukan yang terpisah. Hal tersebut terjadi apabila prinsip kebebasan dapat dikontrol dan dikelola dengan baik oleh negara, bangsa, serta pemerintah.
Majority Role dan Minority Role Dalam Pembangunan Sosial
Di kehidupan demokrasi, semua warga negara memiliki peran masing-masing, dan peran tersebut harus digenggam dengan erat sehingga tidak dilepaskan begitu saja. Dalam sebuah negara tidak menutup kemungkinan adanya kaum mayoritas dan kaum minoritas, apalagi di negara multikulturalisme yang memiliki komposisi yang beragam baik itu dari segi etnik, sosial, agama, bahkan budaya.
Di Indonesia akhir-akhir ini terdapat tendensi yang tertanam bahwa peran kaum minoritas tidak boleh bertentangan dengan peran kaum mayoritas. Tendensi pemikiran seperti ini sangatlah salah untuk dipahami. Karena hal itu menyangkut tentang hak masing-masing individu dalam melaksanakan perannya untuk membangun kehidupan sosial. Hak setiap warga negara selalu melekat dalam diri masing-masing, sehingga hak tersebut bukanlah sesuatu yang diberikan. Maka dari itu, individu harus cermat dalam memanfaatkan haknya untuk membangun kehidupan sosial.
Demokrasi memberikan ruang yang luas untuk kaum mayoritas dan kaum minoritas untuk melakukan sesuatu dalam membangun kehidupan sosial bangsa. Kehidupan sosial yang diidam-idamkan oleh negara adalah kehidupan sosial yang harmonis, aman, tentram, dan tanpa pertikaian. Langkah penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah pertama, memiliki rasa tenggang menenggang antar sesama warga negara. Hal ini penting untuk dilakukan karena rasa tenggang menenggang ini mulai memudar karena kepentingan masing-masing dan emosional yang tidak stabil. Kedua, Menghargai hak sesama warga negara. Hal ini pun sangat penting untuk diperhatikan, walaupun hak warganegara sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 A-28 I, akan tetapi ada pasal penyeimbang agar hak yang dimiliki seseorang tidak menjadi alat untuk menindas orang lain, yaitu pasal 28 J yang menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, rekonstruksi pemikiran dan menginternalisasikan tujuan negara agar setiap individu memiliki pemikiran dan tujuan yang sama untuk Indonesia yang sejahtera. Keempat, memperkuat sistem politik demokrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai demokrasi dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang ada.
Relasi Antara Pembangunan Sosial dengan Demokrasi
Kehidupan sosial yang sangat dinamis membutuhkan treatment yang baik untuk mecapai kestabilan dan keharmonisan. Kestabilan dalam kehidupan sosial dapat berpengaruh terhadap pencapaian demokrasi. Peran nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial sangat dibutuhkan apalagi dalam hal pembangunan kehidupan sosial. Salah satu modal utama demokrasi untuk menciptakan pembangunan sosial adalah produktifitas pemikiran realistis.
Produktifitas pemikiran realistis menyangkut tentang bagaimana manusia mengkonstruksikan pemikirannya dan menuangkannya dalam suatu ide yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam mengkonstruksikan sebuah pemikiran dan merealisasikannya dalam suatu tindakan yang nyata, maka hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Kesadaran dan kebebasan berpikir merupakan salah satu kepingan kecil dalam kehidupan demokrasi. Maka dari itu, tugas kita lah bagaimana caranya untuk memanfaatkan kepingan kecil itu menjadi bermanfaat bagi pembangunan sosial, bangsa, dan negara.
Setiap jiwa bangsa memiliki tugas dan tanggungjawab moral untuk memperhatikan kehidupan sosialnya. Degradasi kualitas sosial dilingkungan tertentu merupakan hal yang sangat dikhawatirkan, karena hal tersebut dapat menimbulkan inharmonisasi antar bangsa. Penguatan nilai-nilai demokrasi merupakan jalan yang harus dilalui ketika degradasi kualitas sosial itu menurun.
Hubungan antara pembangunan sosial dan demokrasi terletak pada tanggugjawab dari sistem politik tersebut. Sejak awal Indonesia merdeka menginginkan adanya kestabilan sosial, masyarakat yang sejahtera, dan pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, negara memilih sistem politik demokasi untuk merealisasikan keinginan negara tersebut. Demokrasi tidak dapat berjalan sendiri untuk mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan sosial, dibutuhkan peran warganegara untuk membantu.
Maka dari itu, demokrasi dan pembangunan sosial sangat penting untuk diperhatikan. Sekian lama Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi, akan tetapi keberhasilan pembangunan sosial masih belum tercapai. Apalagi sosial yang begitu dinamis dan mudah saja digoyahkan karena adanya kepentingan-kepentingan tertetu. Peran warganegara sangatlah penting dalam kehidupan demokrasi serta nilai-nilai demokrasi yang harus dipahami dan diinternalisasikan sehingga dapat direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam membangun kehidupan sosial.***
Penulis: Muhammad Firdaus (Peneliti Laboratorium Ilmu Politik Universitas Andalas/Warga Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus)
