KUNINGAN (MASS) – Sistem pemerintahan demokrasi tidak lengkap tanpa adanya State Capture. Padahal state capture merupakan bahaya dalam sebuah pemerintahan. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di acara St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia, Jumat 20/6, (kumparan.News 20/6/2025).
Masih menurut Presiden Prabowo
bahaya yang mengancam Indonesia saat ini adalah state capture. Yaitu para pengusaha atau oligarki melakukan kolusi bersama pejabat pemerintah atau elit politik. State capture atau kolusi sungguh merugikan negara. Selain itu mencederai rasa keadilan dan menyengsarakan rakyat.
Dampak Buruk State Capture
Ciri-ciri State Capture
Pertama : Pengaruh Kelompok Kepentingan. Kelompok tertentu, baik itu perusahaan besar, elit politik, atau kelompok kepentingan lainnya, menggunakan sumber daya mereka untuk mempengaruhi kebijakan negara.
Kedua : Korupsi dan Nepotisme.
Praktik korupsi dan nepotisme seringkali menjadi bagian dari state capture, di mana kebijakan dibuat untuk menguntungkan individu atau kelompok tertentu.
Ketiga : Kurangnya Transparansi.
Proses pengambilan keputusan yang tidak transparan dan minimnya akuntabilitas membuat sulit untuk melacak bagaimana keputusan tertentu dibuat.
Keempat : Dampak pada Tata Kelola Pemerintahan.
State capture dapat melemahkan institusi negara dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dampak State Capture
Inefisiensi Ekonomi Kebijakan yang dibuat untuk menguntungkan kelompok tertentu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan;
Ketidakadilan Sosial State capture dapat memperburuk kesenjangan sosial karena kebijakan yang dibuat seringkali tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas;
Erosi Demokrasi. Ketika negara dikendalikan oleh kelompok kepentingan tertentu, proses demokrasi dapat terganggu, dan hak-hak warga negara dapat diabaikan.
Dengan demikian, state capture adalah fenomena yang dapat mengancam integritas pemerintahan dan demokrasi, serta memerlukan perhatian serius untuk mencegah dampak negatifnya terhadap masyarakat dan negara.
Negara yang menerapkan sistem demokrasi, para pejabatnya akan menghalalkan segala cara, untuk mencapai tujuan. Kita pernah menyaksikan pemilihan presiden. Kita pernah menyaksikan pencalonan wakil presiden. Dan banyak lagi kasus lainnya.
Adanya politik transaksional sudah menjadi ciri khas sistem ini. Seseorang berhasil menjadi pejabat biasanya atas dukungan pengusaha. Setelah resmi menduduki jabatan tertentu pengusaha akan menagih janji. Seakan ‘simbiosis mutualisme’ penguasa butuh kucuran dana sementara jasa pengusaha dibayar dengan jatah proyek tertentu atau SDA tertentu.
Contoh kolusi/state capture : Suap yaitu pemberian uang atau barang kepada pejabat atau pihak lain untuk memperoleh keuntungan atau perlakuan istimewa ; Pemberian komisi, yaitu pembayaran kepada pihak lain sebagai imbalan atas jasa atau bantuan dalam memperoleh kontrak atau proyek ; Pengaturan Harga, yaitu kerja sama antara perusahaan untuk menentukan harga atau membagi pasar.
Islam sebagai Mu’alajah Muskillah/ Solusi Kehidupan
Dalam aturan Islam, akidah Islam adalah asas kehidupan demikian pula negara Islam asasnya adalah akidah Islam. Artinya undang-undang atau aturan apapun yang diberlakukan berdasarkan akidah Islam/syariah Islam. Terjadinya kolusi akibat tidak diterapkan aturan Islam. Padahal jika Islam diterapkan secara totalitas/ keseluruhan akan menjadi solusi bagi seluruh problem kehidupan.
Negara Islam punya visi yang agung yaitu menjadikan warga negaranya berkepribadian Islam. Negara mendorong warganya agar beriman dan bertakwa.Terikat dengan aturan Islam. Selain itu sistem sanksi bagi pelanggar syariah membuat efek jera bagi yang lainnya.
Sistem sanksi dalam Islam bersifat jawazir dan jawazir. Artinya hukuman yang dijatuhkan akan menebus dosanya. Selain itu menjadi efek jera bagi yang berniat berbuat serupa. Ini sangat efektif menekan angka kriminal.
Allah berfirman :
“Dan orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”
(QS Al-Ma’idah 38).
Dengan mekanisme seperti itu baik rakyat maupun para pejabat warga daulah Islam adalah orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Ketika menjadi pejabat akan jujur dan amanah. Tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Apalagi menggunakan jabatan untuk korupsi.
Demikianlah Islam menjadi solusi atas masalah manusia, termasuk state capture. Dengan demikian korupsi bisa dicegah di negara yang menerapkan aturan Islam secara totalitas. Wallahu ‘alam bishowab.
Penulis : Mardiyah
Aktivis Muslimah
