KUNINGAN MASS – Wacana pembubaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Kuningan kembali menjadi perbincangan publik. Kinerja perusahaan daerah tersebut dianggap belum memberi kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Direktur PDAU Hj. Heni Susilawati, S.Sos., M.M., yang menjabat sejak 2022, justru membeberkan kenyataan dan kompleksitas yang dihadapi PDAU dalam Podcast Kuningan Mass, Rabu (7/5/2025).
“Kalau mau bicara pembubaran, aturannya memang ada di PP 54 Tahun 2017. Tapi syaratnya itu perusahaan harus mengalami kerugian yang tidak bisa dipulihkan. Sekarang kami memang rugi, tapi bukan bangkrut, dan kerugiannya masih bisa dipulihkan secara bertahap,” tegas Heni.
Heni menjelaskan, beban perusahaan bukan hanya soal angka. Tiga tahun terakhir, ia mengaku fokus membenahi sistem, hak-hak pegawai, dan efisiensi besar-besaran hingga 61%. Bahkan beberapa kali ia menalangi pembayaran BPJS pegawai.
“Saya orang terakhir yang gajian. Saya lebih prioritaskan hak pekerja. Itu bukan karena saya hebat, tapi karena saya sadar ini bukan sekadar bisnis, tapi juga pengabdian sosial,” ujarnya.
Lalu bagaimana jika solusinya bukan dibubarkan, tapi cukup mengganti direktur?
“Kalau saya diganti, siap saja. Jabatan itu sementara. Tapi kalau sekadar rolling tanpa melihat akar masalahnya, PDAU akan tetap di titik yang sama,” jelas Heni lugas.
Heni menyebut, akar utama masalah PDAU terletak pada minimnya penyertaan modal sejak 2016, ketimpangan antara pendapatan dan beban, serta sistem tata kelola yang belum ajek. Ia menilai, solusi terbaik adalah memberi ruang pada pembenahan jangka menengah melalui tiga pendekatan yaitu restrukturisasi organisasi, kerja sama bisnis, dan suntikan investor.
“PDAU itu punya izin operasional 35 tahun di kawasan konservasi. Banyak yang rebutan ingin masuk ke kawasan itu. Kalau sekarang dibubarkan, izinnya akan hilang, peluangnya akan lenyap. Sayang sekali,” ujar mantan Ketua KPU Kuningan itu.
Sebagian publik memang menilai PDAU stagnan. Namun melalui podcast berdurasi satu jam itu, Heni menyampaikan, PDAU belum waktunya dibubarkan. Perlu waktu, komitmen, dan dukungan kebijakan untuk membawa perusahaan daerah ini sehat dan bisa menyumbang PAD.
“Sekarang PDAU statusnya bukan ‘tidak sehat’, tapi ‘kurang sehat’. Seperti orang batuk, cukup istirahat dan ikhtiar, insyaallah bisa sehat dan melesat,” pungkasnya.
