KUNINGAN (MASS) – Pemerintah mengklaim telah menghemat Rp306 triliun tahun ini melalui efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Namun, di balik angka fantastis ini, muncul pertanyaan besar: apakah langkah ini benar-benar strategis, atau justru kebijakan gegabah yang memperburuk kondisi negara?
Salah satu alasan utama di balik kebijakan ini adalah pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini mendapatkan tambahan Rp100 triliun yang diambil dari pemangkasan anggaran berbagai sektor, termasuk alat tulis kantor (ATK) Komisi XI DPR dan sektor-sektor lain yang lebih krusial. Selain itu, kebijakan efisiensi ini juga dilakukan untuk membayar utang negara yang tahun ini mencapai Rp800 triliun. Tanpa strategi keuangan yang matang, beban ini bisa semakin menekan kondisi ekonomi nasional dan memperparah defisit anggaran negara.
Ironisnya, di saat anggaran banyak kementerian dan lembaga dipangkas, kabinet Presiden Prabowo tetap gemuk dengan jumlah menteri dan pos anggaran yang besar. Yang lebih mencurigakan, pemangkasan anggaran tidak menyentuh sektor-sektor seperti Kementerian Pertahanan, Polri, dan TNI. Kementerian Pertahanan tetap dibiarkan “gemuk” dengan mendapatkan anggaran Rp166 triliun dalam satu tahun, akan tetapi sektor lain yang menjadi tulang punggung pelayanan publik justru yang harus dikorbankan.
Dampak dari kebijakan ini sudah mulai terasa. Kementerian PUPR, misalnya, tidak akan melakukan perbaikan jalan tahun ini, sehingga jalan-jalan rusak di berbagai daerah dibiarkan begitu saja. BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) juga terpaksa menghapus anggaran survei nasional dan belanja peralatan riset, yang membuat inovasi dan penelitian strategis mandek.
Di sektor pendidikan, pemangkasan anggaran menyebabkan berkurangnya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sehingga sekolah-sekolah kekurangan dana untuk operasional. Beasiswa bagi mahasiswa miskin juga mengalami pengurangan drastis, yang dapat meningkatkan angka putus sekolah. Tidak hanya itu, fasilitas sekolah dan perguruan tinggi yang memerlukan perbaikan tidak mendapatkan anggaran yang memadai, sehingga kualitas pendidikan semakin menurun.
Sektor kesehatan juga terkena dampak yang serius. Pemotongan anggaran membuat BPJS Kesehatan semakin kekurangan dana, yang bisa menyebabkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin semakin sulit diakses atau menjadi lebih mahal.
Yang lebih mengecewakan, DPR sama sekali tidak mengoreksi kebijakan ini. Surat dari Kemenkeu hanya dibacakan, disetujui, dan diketok palu tanpa perdebatan. Tidak ada protes, tidak ada diskusi. Mungkin karena anggaran DPR sendiri tidak tersentuh pemangkasan?
Efisiensi brutal ini telah berdampak langsung pada masyarakat. Kita semua ketahui bahawa sekarang Elpiji subsidi semakin sulit didapatkan, mahasiswa terancam putus kuliah karena beasiswa dipotong, dan layanan kesehatan semakin tidak terjangkau bagi masyarakat miskin. Jam operasional layanan publik pun dipersingkat, membuat rakyat semakin sulit mengurus administrasi penting. Selain itu, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan karena proyek-proyek pemerintah mandek akibat pemotongan anggaran daerah.
Dampaknya bukan hanya pada birokrasi, tetapi juga pada perekonomian secara luas. Sektor perhotelan, restoran, dan industri yang bergantung pada proyek pemerintah mulai sekarat. Anggaran daerah yang dipangkas menyebabkan pembangunan infrastruktur melambat dan proyek-proyek terbengkalai.
Pada akhirnya, kebijakan ini tampak seperti upaya mengorbankan masa depan negara demi program populis yang efektivitasnya masih dipertanyakan. Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Jika dua sektor ini dipangkas, Indonesia akan semakin tertinggal, kualitas sumber daya manusia menurun, dan masyarakat semakin rentan terhadap krisis kesehatan.
Ini bukan efisiensi. Ini adalah bukti nyata ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola prioritas nasional.
Jadi, apakah ini benar-benar efisiensi, atau justru awal dari kehancuran negara ini? #IndonesiaGelap2025
Oleh: Dahana Fitriani
