KUNINGAN (MASS) – Pilkada Kuningan sudah di depan mata. Beberapa tokoh dengan berbagai latar belakang bermunculan ingin mencalonkan diri untuk maju baik menjadi Bupati maupun Wakil Bupati Kuningan untuk periode 5 tahun ke depan. Persoalannya, siapakah tokoh yang layak memimpin Kuningan ke depan? Sanggupkah tokoh tersebut menyelesaikan berbagai problem yang menerpa, hingga menyebabkan Kuningan berada pada kondisi “terpuruk” saat ini? Persoalan ini penting dijawab dan seharusnya diketahui oleh seluruh masyarakat Kuningan, agar kedepan Kuningan bisa lebih baik dan stigma-stigma negatif yang selama ini melekat bisa dihilangkan.
PROBEMATIKA KUNINGAN
Sulit dipungkiri bahwa saat ini Kuningan sedang mengalami keterpurukan. Berbagai masalah tengah menimpa Kabupaten yang dikenal sebagai kota Kuda ini. Menurut hemat penulis, setidaknya ada 4 (empat) permasalahan penting yang perlu segera diselesaikan di Kuningan, siapapun yang akan mempimpin Kuningan kelak.
Empat permasalahan tersebut diantaranya adalah, pertama, gagal bayar. Masalah ini sudah menjadi rahasia umum bagi warga Kuningan. Hampir mayoritas masyarakat Kuningan mengetahui persoalan ini. Bahkan ia seperti sudah menjadi pembicaraan warga di kedai-kedai kopi. Hutang yang harus ditanggung Pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini cukup tinggi. Pada tahun 2022 saja hutang Pemkab Kuningan mencapai lebih dari 245 miliar (https://radarkuningan.disway.id/).
Pada tahun ini (2024), seperti disampaikan Sekretaris Pansus LKPJ 2023 yang dibentuk DPRD Kabupaten Kuningan, diprediksi Pemkab Kuningan akan kembali mengalami defisit (https://kuninganmass.com).
Persoalan gagal bayar ini tentu merupakan persoalan serius yang akan dihadapi oleh siapapun yang akan memimpin Kuningan ke depan. Sebab, bagaimana pembangunan Kuningan akan maju, jika terus dibayangi oleh hutang yang sedemikian besar.
Kedua, kemiskinan. Masalah kemiskinan ternyata juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Kuningan, saat ini. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, data terakhir, di Kuningan tercatat sebesar 12,22 persen jumlah penduduknya yang miskin. Angka ini menempatkan Kuningan sebagai Kabupaten termiskin kedua di Jawa Barat setelah Indramayu (https://www.detik.com/jabar). Meskipun diakui, tingkat kemiskinan tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun tentu masalah kemiskinan ini tidak boleh terus-menerus dibiarkan begitu saja. Persoalan kemiskinan akan menjadi PR yang harus diselesaikan oleh siapapun yang akan memimpin Kuningan.
Ketiga, penggangguran. Selain kemiskinan ternyata Kabupaten Kuningan juga menghadapi masalah serius berkaitan dengan pengangguran. Jumlah pengangguran di Kuningan cukup tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 sebesar 9,91. Angka ini menempatkan Kuningan sebagai Kabupaten dengan tingkat pengangguran tertinggi keenam di Jawa Barat (https://kumparan.com). Meminjam ungkapan Carlos Saavedra Lamas, seperti dikutip Asep Hermansyah dalam https://kumparan.com, “pengangguran adalah tragedi besar. Orang yang putus asa mencari pekerjaan untuk mendapatkan roti bagi anak-anaknya adalah cela hidup bagi peradaban.”
Keempat, rendahnya tingkat pendidikan. Untuk melihat keadaan pendidikan di suatu daerah dapat menggunakan beberapa indikator, diantaranya melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada tahun 2022 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kuningan sebesar 7,88. Artinya, rata-rata penduduk Kuningan menempuh pendidikan selama 7 sampai 8 tahun atau hanya sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama), itupun tidak sampai tamat. Pada tahun yang sama, Angka Partisipasi Kasar (APK) mengalami penurunan seiring meningkatnya jenjang pendidikan, dimana hal ini menunjukkan masih sedikit warga Kuningan yang memanfaatkan pendidikan. Jika dilihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), masih di tahun 2022 juga menurun (https://kumparan.com).
SAATNYA BANGKIT BERSAMA
Keempat persoalan tersebut merupakan permasalahan mendasar yang kini sedang dihadapi pemerintah Kabupaten Kuningan, tentu saja tanpa menafikan permasahan-permasalahan lainnya yang ada di Kuningan. Jika keempat permasalahan tersebut mampu dijawab dan diatasi, maka harapan menjadikan Kuningan ke depan lebih baik, bukan sekedar mimpi di siang bolong.
Namun, harus diakui bahwa keempat permasalahan tersebut merupakan tugas besar yang tidak mungkin sanggup dipikul oleh satu atau dua orang. Sehebat apapun pemimpin yang akan memimpin Kuningan ke depan, tidak bisa sendirian memikul tugas berat tersebut. Perlu adanya kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat untuk saling bekerjasama dan bahu membahu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kini saatnya masyarakat Kuningan bangkit dari berbagai keterpurukan tersebut.
Momentum Pilkada kali ini merupakan saat yang tepat untuk memulai kebangkitan masyarakat Kuningan. Dan sudah barangtentu, kebangkitan itu harus diawali dari pemimpinnya, karena peran utama seorang pemimpin adalah memberikan keteladanan. Karenanya masyarakat Kuningan harus cerdas dalam memilih calon pemimpinnya.
Penulis : Dr. Mualim, MA
(Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan)
