KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Deki Zaenal Mutaqien, menyatakan bahwa kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke Puspa Siliwangi telah gagal dalam memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Pernyataan ini disampaikan setelah melakukan kunjungan langsung ke lokasi dan melihat kondisi para pedagang yang semakin terpuruk sejak relokasi diberlakukan.
“Saya melihat kalau faktanya begini, kebijakan yang telah dikeluarkan saya pastikan ini gagal untuk memenuhi ruang kebutuhan primer masyarakatnya,” tegas Deki Zaenal Mutaqien.
Dalam kunjungannya, Deki menemukan bahwa omzet pedagang turun drastis hingga 70-80%. Para pedagang mengeluh karena belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperbaiki situasi ini.
Deki juga menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi para pedagang yang sangat bergantung pada penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
“Cik rada boga rarasaan pemerintah teh, lamun tanpa nu kararieu mah urang teh rek gajian timana? Lamun nu kararieu teu bayar pajak mah,” tambah Deki, mengingatkan pemerintah agar lebih peka terhadap nasib pedagang kecil.
H. Rahmat, seorang pedagang buah yang sebelumnya berjualan di depan pertokoan Siliwangi, mengeluhkan penurunan pendapatan yang signifikan sejak relokasi.
“Di Siliwangi mah pendapatan teh Rp. 1 Juta per hari, sekarang 200 Ribu juga susah,” ujarnya.
Agus, seorang pedagang makanan tradisional, menambahkan bahwa lokasi baru tidak memiliki keterkaitan yang menarik pengunjung secara alami seperti di tempat sebelumnya.
“Kami kan berdagang sudah bertahun-tahun. Sudah terbayang pasti di sini nggak bakalan bener soalnya tidak ada keterkaitan antara toko sama pedagang. Kalo di Siliwangi kan yang niatnya nggak jajan jadi jajan, kalo di sini semata-mata jadi tujuan untuk jajan,” jelas Agus.
Ahim, perwakilan pedagang kaki lima di Puspa Siliwangi, mengungkapkan bahwa program relokasi ini, meskipun niatnya baik, tidak memperhatikan kebutuhan pedagang akan keramaian pengunjung.
“Kebijakan pemerintah itu sendiri memang programnya bagus, tapi yang kami butuhkan bukan cuma nyaman. Artinya, kita pedagang itu butuh laku, pengunjung,” jelas Ahim.
Ahim juga menyebutkan bahwa rata-rata pedagang mengalami penurunan omzet hingga 80-85%, bahkan beberapa pedagang harus menanggung hutang akibat kebijakan ini. Ahim menyatakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap gagal memenuhi kebutuhan para pedagang.
“Kita sudah berusaha bersabar, tapi sudah satu bulan ini hampir rata-rata pedagang itu nombok. Bahkan omzet itu turun sampai 80-85% itu turun rata-rata. Bahkan tadi teman kami H. Rahmat sampai punya hutang lebih dari 6 juta itu ke agen buah. Saya dan teman-teman setuju bahwa kebijakan pemerintah kali ini gagal,” tegas Ahim.
Dengan berbagai keluhan yang muncul, Deki Zaenal Mutaqien mendesak pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih baik bagi para pedagang. Jika tidak ada respon cepat, ia memperingatkan bahwa aksi massa mungkin tidak bisa dihindari.
“Kalo ini tidak direspon secepatnya jangan salahkan kami untuk menggerakan massa aksi,” tutupnya. (riyan)
