KUNINGAN (MASS) – Politisi Gerindra, Abidin, mengomentari pandangan masyarakat yang menilai mutasi pejabat Pemerintah Kabupaten Kuningan bersifat politis dalam Podcast Kuninganmass, Jumat (15/9/2023) malam.
Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra itu mengatakan bahwa wajar jika mutasi yang dilakukan Bupati Kuningan bersifat politis.
“Karena yang namanya mutasi itu kan lahirnya dari pejabat politik, yang namanya bupati itu kan pejabat politik karena lahirnya itu dari rahim pilkada dan beliau itu sebagai kader partai, ya jelas dia pejabat politik, ya wajarlah kalau tadi yang dipertanyakan judulnya ini mutasi politis, karena memang bupati itu pejabat politik,” kata Abidin.
Namun walaupun begitu, menurutnya dalam proses mutasi tersebut harus memenuhi berbagai aspek, salah satunya aspek normatif. Ia mengatakan bahwa para pejabat yang akan ditempatkan tersebut sudah sesuai golongannya.
“Nah apakah daripada orang yang mau promosi juga udah melaksanakan Diklatpimnya atau tidak. Jadi intinya aspek normatif itu harus terpenuhi terutama masalah golongan-golongan dan jabatan-jabatan daripada orang-orang yang mau menduduki jabatan tersebut,” jelasnya.
Selain aspek normatif, Abidin mengatakan bahwa bupati juga harus melihat dari aspek kompetensi. Ia menilai bahwa orang yang akan menduduki suatu jabatan nantinya harus orang yang kompeten pada bidang dimana ia ditempatkan.
“Bilamana seseorang menduduki jabatan eselon 2 atau 3 atau yang lainnya itu harus dengan sistem ‘the right man on the right job’. Jadi orang yang ditempatkan di suatu jabatan itu harus sesuai dengan keahliannya,” lanjutnya.
Menurutnya, walaupun tidak ada peraturan yang melarang suatu jabatan harus diisi orang yang punya dasar keilmuan pada bidang yang ditempatinya, akan lebih baik jika jabatan tersebut diisi oleh orang yang kompeten di bidangnya.
“Contoh Dinas Pendidikan, ya selayaknya gitu kan walaupun seorang leader itu bukan orang pendidikan, sebenarnya gak ada ketentuan bahwa Kepala Dinas Pendidikan harus orang yang mempunyai basic pendidikan, enggak juga. Itu kan tidak ada larangan, tapi selayaknya kalau berbicara kompetensi orang itu harus menguasai tentang pendidikan,” tuturnya. (hafidz)
Video : https://www.youtube.com/live/GWdmLKxIsU0?si=HuTLwPHuM6oQUPg5
