KUNINGAN (MASS) – Mulai hari ini, Selasa (1/3/2022), transaksi atau proses jual beli tanah di BPN/ATR wajib menyertakan BPJS Kesehatan sebagai prasayaratnya.
Hal itu, diutarakan Relationship Officer BPJS Kuningan Ridwan, di tanggal resmi peraturan tersebut berlaku.
“Per 1 Maret, sudah berlaku bahwa BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib bagi masyarakat yang ingin melakukan proses jual beli tanah di BPN/ATR,” ujarnya.
Persyaratan itu, tidak diwajibkan bagi kedua belah pihak. Dikatakan Ridwan, hanya diwajibkan bagi pembelinya saja.
“Persyaratan tersebut, diwajibkan bagi pembelinya saja,” imbuhnya.
Sebelumnya, wacana peraturan ini sudah ramai diperbincangkan setelah tertuang dalam Intruksi Presiden (Inpres) nomer 1 tahun 2022.
Inpres yang mengatur tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional itu, ditujukan Presiden ke para Mentri, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKMI, Direksi BPJS, Gubernur, Bupati dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Dalam salah satu poinnya yang ditujukan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, terdapat kalimat yang mewajibkan BPJS Kesehatan dalam proses jual beli tanah.
“Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” tertulis dalam poin tersbeut. (eki)
