KUNINGAN (MASS) – Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan digantikan dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di era kemajuan teknologi yang sedang berlangsung saat ini. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum Dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan kepada detikcom, Minggu (28/11/2021) bahwa PNS digantikan robot, ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap.
Dampak jangka panjang jika banyak PNS yang akan digantikan oleh robot, dapat dipastikan angka pengangguran akan bertambah. Per Agustus 2021, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang. Apalagi sejak pandemi, PHK perusahaan di mana-mana terjadi. Di Jakarta Barat, sejak 1,5 tahun pandemi, jumlah pengangguran meningkat hingga 40.000 orang. Kabag Ekonomi Pembangunan Pemkot Jakarta, Iqbal Idham Ramid mengatakan, pandemi menyebabkan banyak warga di PHK, dilansir Suara.com(22/9).
Pengangguran di negeri ini sudah banyak, baik dari PHK perusahaan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan kurangnya fasilitas dari negara untuk mengembangkan warganya menjadi pekerja yang kompeten.
Penambahan pengangguran tentu akan semakin menyengsarakan rakyat, persoalan baru akan muncul karena bersandar pada tren Global dan ingin dinilai modern, karena menggunakan kecanggihan teknologi. Kemajuan bangsa seharusnya tidak dikaitkan dengan kemajuan teknologi yang digunakan.
Inilah sistem demokrasi kapitalis, pemerintahan dijalankan dengan memperhitungkan untung dan rugi, bukan pada bagaimana pengurusan urusan umat agar umat tentram dan sejahtera. Hanya saja teknologi ibarat pisau bermata dua, mempunyai dua sisi yang berdampak positif dan negatif, disatu sisi teknologi dapat memudahkan jika dimanfaatkan secara benar, namun di sisi lain teknologi juga bisa menjadi persoalan jika tidak dipergunakan secara bijak.
Kemajuan atau kemunduran suatu bangsa dalam Islam yaitu pertama, ketika negara mampu menyejahterakan rakyat nya per individu, bukan dinilai secara global. Kedua, terciptanya ketenangan-stabilitas dan ketiga mampu meninggikan peradaban.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu keniscayaan. Revolusi industri sebagai hasil kemajuan teknologi bisa jadi jalan meningkatkan kualitas di berbagai bidang, namun bisa juga sebagai alat untuk memperkukuh penjajahan dan dijadikan alat memuluskan nafsu serakah pengendalinya. Sejak revolusi industri, Islam cenderung terjajah tanpa penguasaan teknologi.
Kaum muslimin boleh mengambil dan mengembangkan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan negara, karena teknologi bersifat ilmu umum yang tidak mengandung hadlarah atau peradaban tertentu. Hanya saja tetap penggunaannya harus memperhatikan apakah ini akan memudahkan terlaksana dan tersebarnya Islam di muka bumi apakah tidak. Ini akan menjadi tanggung jawab negara dalam kebijakannya. Karena negara adalah pengurus rakyatnya, negara akan memperhatikan dampak jangka panjang dari penggunaan teknologi ini dengan bijak.
Wallahu ‘alam bishshawab.
Penulis : Ummu Nadiatul haq
(Penggiat Literasi)
