Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politics

50 Anggota Dewan Terancam Tak Digaji Selama 6 Bulan

KUNINGAN (MASS) – Seluruh anggota DPRD Kuningan sebanyak 50 orang terancam tidak akan mendapatkan gaji selama 6 bulan. Ini apabila RAPBD 2020 tidak ditetapkan sampai batas akhir November 2019.

“Kalau RAPBD 2020 tidak segera dibahas sejak sekarang, sudah barang tentu akan molor. Konsekuensinya semua tidak digaji selama 6 bulan,” ungkap Ketua Fraksi Golkar, H Yudi Budiana SH.

Bukan hanya gaji anggota dewan, eksekutif pun bakal kerepotan. Sebab Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 pun tidak bisa dicairkan.

“DAU dan DAK juga sama, tertahan. Regulasinya begitu,” imbuh politisi yang sempat rehat satu periode di parlemen daerah tersebut.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pembahasan RAPBD membutuhkan pansus yang keanggotaannya berasal dari fraksi. Sementara fraksinya sendiri belum ada kepastian terutama paska anggota dari NasDem menyatakan keluar dari F-PDIP untuk bergabung ke F-PPP.

“Fatwa” dari Dirjen Otda Kemendagri pun belum ada setelah pimpinan dewan melakukan konsultasi Senin (28/10/2019).

Sama halnya dengan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yakni 4 komisi, Bapemperda dan BK, belum bisa terbentuk. Ini karena Tata Tertib dewan yang menjadi pedomannya belum disahkan. (deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pengusulan tiga nama Calon Pj (Penjabat) Bupati Kuningan oleh DPRD, terindikasi tanpa melibatkan seluruh fraksi yang ada di lembaga tersebut. Tak...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan gagal bayar APBD TA 2022 di bulan April, nampaknya bakal menjadi pertanyaan serius dari Pansus Tunda...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah sekian lama tak terdengar kabarnya gara-gara rapatnya selalu tertutup, kali ini Pansus “Gagal” Bayar dikabarkan sedang berangkat ke Bandung. Jadwal...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah berkali-kali diskor akhirnya pembentukan Pansus Gagal Bayar diketok palu. Itu setelah Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE mencabut skorsing sekitar...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan H Ujang Kosasih menjelaskan hasil pemanggilan TAPD Pemkab Kuningan soal gagal bayar atau tunda proyek APBD...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sampai Jumat (30/12/2022) malam, beberapa pelaksana proyek pemerintah mengaku belum dibayar, meski kontraknya sudah habis. Menuntut hak, nampak para pelaksana proyek...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Belakangan banyak keluhan soal proyek-proyek pemerintah yang belum dibayar. Kabarnya, yang didanai Banprov termasuk yang belum dilunasi. Hal itu dijawab Bupati...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan eksekutif oleh pimpinan DPRD justru menuai kritik dari anggota komisi 3 DPRD Kabpaten Kuningan, H Yudi Budiana S H (F-Golkar)....

Government

KUNINGAN (MASS) – Dede Sembada yang masuk keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan akhirnya mau buka suara kaitan dengan kenaikan tunjangan anggota dewan. Ia...

Government

KUNINGAN (MASS) – Selain tunjangan 2021 dirapel tiga bulan, tunjangan ASN ditahun 2022 ternyata turun. Penyesuaian penghasilan ASN tidak seirama dengan penyesuaian penghasilan anggota...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ditengah situasi pandemi yang juga belum mereda, kabar mengejutkan datang dari gedung wakil rakyat. Pada tahun 2022 penghasilan mereka akan mendapatkan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kuningan, Senin (18/10/2021) sore mendatangi gedung DPRD Kuningan. Bukan untuk aksi unjuk rasa, namun mereka hendak...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketersinggungan Ketua Fraksi Golkar, H Yudi Budiana ditanggapi bijak oleh Akademisi Kuningan, Suwari Akhmaddhian. Setelah mengucapkan terima kasih atas kritik dan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan seorang Akademisi, Suwari Akhmaddhian membuat Ketua F-Golkar, H Yudi Budiana tersinggung. Salah satunya, kalimat ‘mengganggu konsentrasi BK’ yang dilontarkan oleh...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketidakhadiran Fraksi Golkar pada Rapat Paripurna Internal Selasa (20/10/2020) malam rupanya bukan hanya karena punya agenda partai. Kepada kuninganmass.com Rabu (21/10/2020),...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Semasa jadi ketua partai dua periode, H Yudi Budiana SH mengalami dua kali Musda dengan pemilihan. Ujungnya, rival Yudi loncat pagar...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kejari Kuningan kembali melakukan pemanggilan kepada para Kepala UPT  KB atau sekarang berubah namanya menjadi UPTD Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan...

Government

KUNINGAN (MASS)- Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat bantuan kendaraan operasional Metrologi Legal dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Dana Alokasi Khusus. Selain itu juga  kendaraan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sejak dulu sejarah dan kultur Golkar adalah pendukung pemerintah. Tapi bukan berarti mendukung sepenuhnya. Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Fraksi Golkar, H...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Tujuh anggota DPRD Kuningan dari Fraksi Partai Golkar terbebas dari kasus perselingkuhan, poligami dan perilaku yang melanggar norma kesusilaan. Ini ditegaskan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPD Partai Golkar Kuningan, H Yudi Budiana SH membenarkan rencana Nana Rusdiana (orang dekat M Ridho Suganda) yang mau nyaleg...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Saat ditanya strategi kampanye berikutnya usai kampanye akbar, Ketua Setgab Paslon Dudy-Udin menegaskan ketidakinginannya untuk menggelar dangdutan. Justru seperti yang dilakukannya...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Lantaran putusan sudah inkrah, H Yudi Budiana SH selaku ketua Timses Paslon Dudy-Udin berani buka-bukaan soal kasus money politics yang membuat...

Politics

KUNINGAN (Mass) – Mundurnya salah seorang kader Partai Golkar, dr Toto Taufikurohman Kosim mendapat respon langsung dari H Yudi Budiana SH selaku ketua DPD...

Government

KUNINGAN (Mass) – Sejumlah kritikan terhadap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kuningan, dituangkan pula pada nota keputusan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati...

Advertisement
Exit mobile version