ANCARAN (Mass) – Konstelasi politik menjelang pengisian kekosongan jabatan di ranah eksekutif sebagai pendamping Wakil Bupati Kuningan, H Acep Purnama SH MH nanti, nampaknya semakin mengerucut. Pasalnya, ada tiga orang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disebut-sebut berpeluang menempati jabatan strategis tersebut.
“Secara konstitusi wakil bupati otomatis naik menjadi bupati mengisi kekosongan jabatan bupati. Ada dua versi yang harus kita sikapi, pertama partai pengusung dengan 7 partai itu berkompromi untuk mengusulkan setelah bupati dilantik melalui mekanisme rapat, pengusulan pemberhentian, kemudian pengangkatan dari wakil kepada bupati,” ucap salah seorang anggota DPRD Kuningan, H Dede Ismail SIP saat ditemui kuninganmass.com di gedung parlemen ‘Ancaran’, Selasa (19/4).
Setelah pasca wakil bupati diangkat menjadi bupati melalui paripurna istimewa kata Dede, wakil bupati diusulkan oleh partai pengusung. Partai pengusung itu biasanya mengakomodir dengan konsekuensi kemarin, pasangan satu paket dari PDI Perjuangan. Sehingga nanti, ranah tersebut diberikan kepada dulu ke PDI Perjuangan sebagai prioritas.
“Nah kalau yang berpeluang kader PDIP itu tiga orang lah seperti Rana Suparman, Tresnadi dan Nuzul Rachdy. Tapi, semua juga bisa berpeluang tapi mengingat track record dari ketiga orang itu, ini senioritas dan punya kapasitas di DPC PDIP,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah mungkin pendamping Acep nantinya berasal dari birokrat, Dede menilai hal tersebut jauh dari kemungkinan. Sebab, dari semua partai pengusung dipastikan bakal mengusulkan nama calon pendamping bupati masing-masing.
“Saya kira tidak mungkin, kenapa demikian karena dari birokrat, sebab dari PDIP mengusulkan, dari pengusung juga mengusulkan, ini juga ada ranah bupati terpilih, kalau tidak cocok, berhak untuk menolak, ya kan berhak. Kita kan berbicara atas nama konstitusi, artinya kita yang bekerja ini bupati, kalau tidak sinergis lalu tidak cocok, kan gak mungkin dong dipaksakan,” ungkapnya.
Kecuali lanjut Dede, setiap partai pengusung itu masing-masing bersepakat untuk mencalonkan seseorang yang berasal dari unsur birokrat. “Kalau birokratnya itu diusulkan partai pengusung misalkan dari PDIP, PAN, PPP, dan lainnya, ya gak ada masalah, itu bisa. Kan kita bicaranya partai pengusung di UU itu,” jelasnya.
Menurutnya, PDIP itu masih memiliki kader-kader terbaik ketimbang memaksakan untuk kepentingan sesaat atau kepentingan secara pribadi, dibanding berbicara soal 1 juta jiwa masyarakat Kabupaten Kuningan, yang menuntut bahwa figur kepemimpinan sebagai wakil bupati kedepan, adalah figur-figur yang mempunyai kapasitas, dedikasi, intelektualitas dan kemampuan sebagai seorang pemimpin.
“Nah kalau berbicara seperti itu kan banyak, orang-orang yang di internal partai pengusung Utama, yang mempunyai kriteria itu untuk diusulkan menjadi wakil bupati,” pungkasnya. (andri)
