KUNINGAN (MASS)- Keberadaan para disabilitas di Kabupaten Kuningan terus diperhatikan oleh Pemkab Kuningan. Hal ini agar mereka bisa hidup mandiri.
Seperti pada Rabu sebanyak 150 disabilitas mengikuti pelatihan pengolahan limbah daur ulang, handycraft dan tata boga.
Hal ini dalam rangka respon kasus terapi vokasional bagi penyandang disabilitas Kabupaten Kuningan. Acara ini bertempat di SLB Taruna Mandiri Jalan Raya Caracas Mandirancan, Rabu (23/9/2020).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Vokasional Bina Daksa Cibinong (BBRVPD) Kementerian Sosial Republik Indonesia Drs Manggana Lubis, MSi, Kepala Dinsos Kabupaten Kuningan Drs Dudy Budiana, MSi, Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Kuningan, Kabid Dikmas dan PAUD yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Kuningan Elon Carlan MPd.
Kemudian, Kabid Rehabilitasi Sosial Endi Susilawandi AKs MSi, Panitia Penyelenggara, Para Instruktur Pelatihan, Para Relawan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Para Penyandang Disabilitas Peserta Pelatihan.
Kepala BBRVPD Drs. Manggana Lubis, MSi menyampaikan kegiatan ini dalam rangka merespon kasus vokasi di Kuningan sebagai wujud kerjasama antara kementerian dengan Dinsos Kuningan.
“Ini baru kali pertama dan akan rutin digelar setiap tahun. Semua tergantung dari daerah,” ujarnya.
Tujuan diadakanya kegiatan ini adalah untuk memberikan bekal ilmu pengolahan dan usaha ekonomi produktif kepada penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas di kabupaten Kuningan kurang lebih sekitar 150 orang baik disabilitas fisik , disabilitas runguwicara,dan disabilitas mental.
Dalam pelaksanaanya terdapat 2 lokasi berbeda yaitu di SLB Taruna Mandiri Cilimus untuk daur ulang handicraft dan di Autis Centre Sadamantra Jalaksana untuk pelatihan tata boga.
Sementara Bupati Kuningan H Acep Purama menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia karena melalui Balai Besar Rehabilitasi Sosial Vokasional Bina Daksa Cibinong telah memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan haknya.
“Kedisabilitasan tidak menjadi penghalang untuk memperolah hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Hak-hak tersebut sudah diatur oleh pemerintah terdapat pada undang-undang no. 19 tahun 2011 dan undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas,” ujarnya.
Pemkab Kuningan sudah sejak lama memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini terbukti dengan adanya penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi direkrut menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga menjadi Tenaga Harian Lepas (THL) lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan.
Diterangkan, pada dasarnya kelompok disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak, kewajiban serta peran yang sama dalam bernegara. Namun hal tersebut belum terlihat nyata dalam kehidupan.
“Kurangnya akses pendidikan, pekerjaan dan lain-lain menjadikan kelompok disabilitas sulit menjalani kehidupan seperti masyarakat umum lainnya,” ucapnya.
Salah satu upaya agar mereka bisa mendapatkan hak, menjalankan kewajiban serta peran dalam bernegara adalah dengan cara diberdayakan.
Salah satu bentuk pemberdayaan bagi kelompok disabilitas adalah melalui kegiatan pelatihan keterampilan yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Semoga upaya pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan keterampilan ini, para penyandang disabilitas mampu menjalani kehidupan yang mandiri.
Selain itu diharapkan dapat terus melatih kemampuan serta bakat yang dimilikinya sehingga bisa mendapatkan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. (agus)
