KUNINGAN (MASS) – Seratus hari pertama dalam pemerintahan baru selalu menjadi titik penting. Bukan karena segalanya harus selesai dalam waktu singkat, melainkan karena periode ini dipersepsikan sebagai cerminan niat, orientasi, dan kapasitas awal pemerintahan dalam mengelola mandat dan membumikan mimpinya. Hal tersebut yang saat ini terjadi juga di Kabupaten Kuningan, dimana pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani, baru saja menuntaskan fase 100 hari kerja pertamanya sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
Mengusung visi “Kuningan Melesat,” sebanyak 20 program 100 hari kerja langsung diluncurkan pasca dilantik. Sejumlah capaian sudah tercatat, beberapa layak diapresiasi. Perbaikan infrastruktur jalan telah menjangkau lebih dari 136 kilometer di 75 titik, melampaui target awal. Digelarnya Gerakan Pangan Murah di berbagai tempat, percepatan layanan dokumen kependudukan, hingga penyelesaian tunggakan TPP ASN mulai terlihat hasilnya. Di sektor sosial, penyaluran BPJS gratis bagi kelompok rentan serta pemberian insentif untuk guru ngaji menjadi bentuk hadirnya negara pada kelompok marjinal.
Namun tentu kita sadari, belum semua program menunjukkan hasil maksimal pada periode awal ini. Beberapa inisiatif masih dalam tahap awal, perencanaan, dan sebagian lainnya belum diketahui capaiannya yang terpublikasi secara terbuka. Di sinilah pentingnya membangun sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif—agar pembangunan tidak hanya bergerak, tapi juga terarah, terukur, dan publik bisa terus mengawal. Pembangunan yang baik tidak ditentukan oleh banyaknya kegiatan, melainkan oleh dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Apresiasi juga patut diberikan pada upaya Bupati, Wakil Bupati, dan jajarannya yang terus membuka komunikasi aktif dengan berbagai kementerian dan lembaga. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, langkah ini menjadi strategi yang positif. Terbukti dengan hadirnya berbagai atensi dari pemerintah pusat di bidang pertanian hingga infrastruktur.
Dalam kegiatan Regional Summit dua pekan ke belakang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa 82% anggaran Kuningan masih berasal dari transfer pemerintah pusat—menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang perlu diperkuat. Padahal, ekonomi Kuningan tumbuh 8,33% pada 2024, tertinggi kedua di wilayah Rebana—sebuah sinyal positif yang seharusnya berjalan beriringan dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kuningan harus mulai berbenah memperkuat ekosistem ekonominya, mempermudah investasi, dan menumbuhkan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Di sinilah pemerintah daerah perlu terus berinovasi dan mengembangkan skema pembiayaan kreatif di luar skema konvensional APBD-APBN.
Kuningan hari ini tidak bisa berfikir individu. Ia kini menjadi bagian dari kawasan Rebana, pusat pertumbuhan masa depan Jawa Barat yang dirancang sebagai koridor industri, logistik, dan konektivitas antarkawasan. Kuningan yang selama ini dipersepsi sebagai hinterland, kini harus bersiap menjadi simpul penting dalam ekosistem regional sebagai penyedia jasa lingkungan dan pusat pariwisata. Peluang ini hanya bisa ditangkap bila daerah memiliki pijakan pembangunan yang terarah dan kebijakan yang selaras. Pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ia harus sinkron, responsif terhadap dinamika regional.
Tantangan Kuningan hari ini masih kompleks: angka kemiskinan tertinggi kedua di Jawa Barat, pengangguran posisi ketujuh di Jawa Barat, kualitas SDM terbatas, hingga kondisi infrastruktur yang belum merata. Dibutuhkan pendekatan sistemik dan kolaboratif yang dirancang jangka panjang untuk menjawab hal-hal tersebut. Yang terdekat, perlu memastikan jawaban dari tantangan tersebut tercermin dalam RPJMD sebagai dasar pijakan pembangunan lima tahun mandatang. Prosesnya sedang berjalan, publik harus terus mengawalnya hingga tuntas.
Katalis utama dalam mengorkestrasi perwujudan mimpi ini adalah birokrasi, mesin terdekat yang dimiliki Bupati dan Wakil Bupati. Tanpa birokrasi yang profesional dan progresif, transformasi hanya akan berhenti di wacana. Penting menjaga soliditas ASN melalui tata kelola yang meritokratis dan berorientasi hasil. ASN bukan sekadar pelaksana, tetapi agen perubahan—yang harus mampu menerjemahkan visi menjadi aksi, dan aksi menjadi dampak, serta mengamplifikasi transformasi tersebut ke aktor pembangunan lainnya.
Kita tentu tidak menuntut segalanya selesai dalam 100 hari. Namun dari periode ini, kita dapat membaca arah. 100 hari adalah permulaan, bukan kesimpulan. Jika diletakkan sebagai fondasi yang kuat, ia akan menopang kerja besar di masa depan.
Dan satu hal yang penting untuk ditegaskan: suksesnya Kuningan bukan hanya untuk Kuningan. Ia adalah bagian dari suksesnya Jawa Barat dan potret baik bagi Indonesia. Ketika Kuningan mampu mengoptimalkan potensi lokalnya, memperkuat ekonomi warganya, dan membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, maka ia juga sedang menyumbangkan energi bagi kemajuan bangsa.
Selamat kepada Bupati Dian – Wakil Bupati Tuti yang telah menuntaskan bab pembuka di 100 hari pertamanya. Mari terus paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantay-antay panangan, mendorong sinergi berbagai aktor pembangunan. Hanya dengan kerja bersama, visi Kuningan Melesat dapat diwujudkan menjadi lompatan nyata bagi Kuningan dan masyarakatnya.
Oleh: Muhammad Rafialdy Janitra
Praktisi Perencanaan Pembangunan
