KUNINGAN (Mass) – Soal capaian target yang harus dihasilkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan, Komisi II DPRD berjanji bakal melakukan kajian. Bagi Komisi II, kajian itu penting agar target PAD setiap BUMD bisa diusahakan secara maksimal sesuai dengan nilai yang ditetapkan pemerintah daerah.
Demikian disampaikan anggota Komisi II DPRD Kuningan H Karyani ST saat diwawancarai kuninganmass.com di Gedung DPRD kemarin, Jumat (16/12). Terkait target PAD yang harus dicapai PDAM senilai Rp 10 miliar, bagi Jikar sapaan akrab H Karyani hal itu juga perlu dilakukan kajian terlebih dahulu.
“Realistis tidak realistis, nanti Komisi II akan melakukan kajian. Selama ini Komisi II belum memanggil Direktur PDAM, dan saya sendiri mendukung dengan adanya pemerintah daerah menaikan PAD salah satunya dari sektor PDAM,” ujarnya.
Akan tetapi kata Jikar, hal itu juga butuh kajian terlebih dahulu. BUMD lain seperti PDAU dan PT LKM yang tidak diberikan target PAD oleh pemerintah daerah, Jikar beranggapan bahwa hal itu juga akan menjadi kajian pula bagi Komisi II.
“Perusahaan daerah, bukan hanya PDAM saja tapi semua perusahan daerah pasti ada satu alasan untuk owner tidak menaikan PAD dari beberapa perusahaan daerah itu. Nanti Komisi II akan melakukan kajian,” katanya.
Terkait peningkatan target PAD terhadap PDAM yang cukup signifikan, Jikar menilai hal itu sah-sah saja.
“Tapi tetap, kajian kita nanti pertama yakni cakupan pelayanan PDAM sudah bisa belum memenuhi Rp 10 miliar itu. Cakupan pelayanan itu pasti akan berdampak pada kenaikan tarif, itu semuanya akan dikaji semua oleh Komisi II,” terangnya.
Jikar berjanji, bukan hanya terhadap PDAM saja, namun kepada semua BUMD seperti PDAU, PT LKM, dan BPR akan dilakukan kajian serupa terait kesanggupan dan kepantasan nilai target PAD yang bisa dihasilkan di masing-masing BUMD. (andri)
