KUNINGAN (MASS) – Keluarnya NasDem dari Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kuningan disikapi oleh Sekretaris DPC PDIP Kuningan, Nuzul Rachdy SE. Politisi yang kini menjabat ketua dewan tersebut mengaku belum membaca surat dari partai berjargon restorasi itu.
“Sampai saat ini saya belum membaca suratnya. Baru denger dan liat di youtube saja bahwa NasDem membuat deklarasi baru gabung ke Fraksi PPP. Kebetulan saya juga baru pulang dari Bogor, dari Jakarta, jadi belum baca suratnya,” kata Zul, Jumat (18/10/2019) malam.
Namun terlepas dari itu, lanjut Zul, bagi PDIP mempersilakan dan menghormati apa yang menjadi keputusan NasDem. Hanya yang jelas, mereka datang tidak diundang sehingga pulang pun tak diantar.
“Supaya tahu saja, gabungnya NasDem itu bukan PDIP yang mengajak, tapi inisiatif NasDem sendiri untuk bergabung. Waktu itu masih bulan Agustus, jauh sebelum pelantikan anggota dewan. NasDem bikin surat, kami sih welcome silakan gabung tanpa syarat,” ungkapnya.
Apakah keluarnya NasDem gara-gara penamaan fraksi yang hanya Fraksi PDIP? Zul memberikan jawaban, apabila penamaan fraksi dipersoalkan sekarang maka ia jadi bertanya-tanya. Sebab keputusan tersebut disampaikan ke NasDem dan pimpinan dewan pada bulan Agustus.
“Nah kalau keberatannya sekarang, saya gak ngerti, selama 2 bulan ini surat itu dibaca enggak?!,” ketusnya.
Yang namanya koalisi atau kerjasama itu, sambung Zul, berdasarkan perimbangan. Penamaan fraksi yang hanya Fraksi PDI Perjuangan, itu karena perimbangan antara PDIP dan NasDem dimana PDIP 9 kursi sedangkan NasDem 1 kursi.
“Kami tak mau hanya memasukkan 1 anggota, kemudian harus ganti nama, harus sama-sama. Itu namanya gak berimbang,” ucap dia.
Analogi yang digunakan Zul, ibarat dirinya punya rumah besar yang punya 9 anak. Kemudian ada yang kesasar numpang di rumah besar tersebut. Tapi yang numpang itu malah menyebutkan syarat.
“Bilang begini, saya mau numpang ke rumah bapak tapi syaratnya pintunya itu harus dirubah. Ya kan gak mungkin lah. Itu analoginya,” jelas Zul.
Sewaktu PDIP memberikan surat jawaban, sampai pelantikan anggota dan juga pimpinan DPRD tanpa ada masalah. Tapi tiba-tiba tanpa ada angin dan hujan masalah itu dipersoalkan maka dirinya jadi heran.
“Harusnya kalau mau keberatan, waktu itu. Tapi ok lah gak apa-apa itu hak mereka untuk keluar atau tidak,” tandasnya.
Namun yang membuatnya tidak mengerti, tambah Zul, belakangan ini dari pihak NasDem menyampaikan soal kontribusi.
“Saat akhir-akhir, dari pihak NasDem menyampaikan bahwa di sebrang sana, bisa memberikan kontribusi Rp2 juta perbulan. Saya gak ngerti maksudnya apa. Apakah PDIP harus begitu? Mohon maaf kita gak bisa. Apakah keluarnya gara-gara masalah itu? saya juga gak tahu. Nilai sendiri saja,” ungkapnya.
“Prinsipnya begitu, dia datang tak diundang, pulang juga mohon maaf tak diantar,” imbuh Zul.
Hanya dirinya menambahkan, di PDIP itu setiap langkah kebijakan atau keputusan dipastikan menggunakan prinsip-prinsip organisasi. Termasuk saat NasDem ingin bergabung dulu, keputusan yang diambil untuk menerima menggunakan prinsip organisasi dengan rapat DPC partai.
“Nah kalau sekarang NasDem mengajukan surat untuk keluar, tentu keputusannya juga harus dengan rapat DPC, karena partai bukan milik orang per orang,” pungkasnya. (deden)
