Siap Jadi Destinasi Wisata Lebaran, Eh Waduk Darma Diminta Tutup!

KUNINGAN (MASS) – Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) Kabupaten Kuningan meminta Objek Wisata Waduk Darma ditutup.

Bukan tanpa alasan, Gibas yang kini membersamai mitra kerja dan pegawai revitalisasi itu menilai ada yang belum beres dari proyek tersebut, yakni hutang ke mitra kerja.

Permintaan penutupan Waduk Darma itu, disampaikan secara resmi oleh Gibas melalui surat bernomor 084/DPRGIBAS/SR-15/III/2023 yang ditujukkan ke Bupati Kuningan.

Waduk Darma, diminta ditutup dan diberhentikan segala aktivitasnya, agar persoalan yang saat ini terjadi, polemik, tidak semakin meluas.

Surat tersebut, dalam tulisannya ditembuskan juga ke Presiden RI, Kemensekneg, Kemen PUPR, KLHK, Kemenpar, dan Gubernur Jawa Barat.

Surat itu, dibuat Ketua Gibas Manaf Suharnaf S Pd dan Sekertaris Momon Aruman.

Baca : https://kuninganmass.com/polemik-waduk-darma-gibas-ontrog-dewan/

Sebelum mengirim surat tersebut, Gibas juga mendatangi DPRD Kabupaten Kuningan. Gibas dan mitra kerja revitalisasi itu, meminta DPRD untuk bisa menyelsaikan polemik “hutang” proyek, yang korbannya warga Kuningan.

Hal itu, salah satunya disesalkan Gibas bersama mitra kerja melalui Budi S Rais didampingi Ketua Manaf Suharnaf dan Bonang.

“Kami diprank, hari Selasa ketemu pak Handi kita bertanya apakah ada peresmian, katanya tidak ada. Namun kenyataanya ada peresmian. Mereka tahu ada permasalahan, harusnya komunikasi dengan kami,” sebutnya menceritakan kedatangan Ridwan Kami beberapa waktu lalu.

Baca : https://kuninganmass.com/soal-hutang-revitalisasi-waduk-darma-ridwan-kamil-jangan-nyalahin-pemerintah/

Ia mengingatkan, Pemprov Jabar adalah state entity, bukan private entity. Harusnya, Pemrov menunjukkan itikad baiknya setidaknya dalam rapat bersama DPRD Kabupaten Kuningan.

Ia menyinggung Pemprov Jabar jangan berlindung seolah-olah sudah sesuai mekanisme peraturan. Apalagi soal denda revitalisasi, tidak masuk akal.

“Rencana memberikan surat permohonan penutupan Waduk Darma, ke Gubernur, Bupati, Muspida. Kalo orang sudah dirugikan, orang nekad,” sebutnya sembari menegaskan, meski orang kecil, pihaknya bisa menghimpun massa.

Ia meminta, Gubernur tanggung jawab, karena berani berbuat harus berani bertanggung jawab. (eki)