KUNINGAN (MASS) – Saya, Ismah Winartono, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap masih adanya praktik penahanan ijazah oleh sejumlah perguruan tinggi swasta di Kabupaten Kuningan.
Praktik ini tidak hanya melanggar hak mahasiswa, tetapi juga bertentangan dengan peraturan pemerintah yang jelas menyatakan bahwa ijazah adalah hak akademik mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya, bukan alat tekanan administratif atau finansial.
Kita tidak boleh membiarkan pendidikan tinggi — yang seharusnya menjadi jalan pembebasan dan pemberdayaan — berubah menjadi sistem yang justru menjerat masa depan mahasiswa karena alasan biaya.
Permendikbud No. 75 Tahun 2016, serta Surat Edaran Kemendikbud No. 1 Tahun 2021, telah menegaskan bahwa penahanan ijazah adalah tindakan yang tidak dibenarkan.
Oleh karena itu, saya mendesak pihak perguruan tinggi di Kuningan untuk segera mengakhiri praktik ini dan membuka ruang dialog dengan para mahasiswa yang menghadapi kendala ekonomi. Bahkan ada yang sudah lunas dalam pembayaran karena telat mengambil ijazah ada biaya admin 15.000.
Kepada pemerintah daerah, LLDIKTI, dan Kemendikbudristek, saya juga mengajak untuk turun tangan lebih aktif dalam mengawasi dan menindak lembaga pendidikan tinggi yang masih melanggar aturan tersebut.
Kita semua bertanggung jawab memastikan bahwa hak atas pendidikan yang bermartabat dan berkeadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh anak bangsa — tanpa terkecuali.
Oleh: Ismah Winartono, aktivis muda Kuningan
