KUNINGAN (MASS) – Ariep Pranoto dalam tulisannya yang saya terima dikirim dari sahabat dan mantan dosen saya DR. Maman Supriatman, MA – Guru besar Filsafat Islam IAIN SGD Cirebon, berjudul NARKOBA DAN PERANG ASIMETRIS,. menyampaikan antara lain BAHWA : Perlu difahami melalui beberapa peperangan, baik Perang Candu I (1839-1842), atau Perang Candu II (1856-1860), maupun beberapa peperangan sporadis lainnya, Barat, dalam hal ini Britania Raya/Inggris, akhirnya mampu menguasai pelabuhan-pelabuhan laut strategis di China.
Menurut versi beberapa literatur, pendudukan Barat dianggap bukannya ingin menjadikan China sebagai koloni, akan tetapi lebih kepada penancapan kepentingan perdagangan Barat sekaligus melemahkan daya juang rakyat.
Pertanyaan menggelitik pun muncul, apa bedanya antara menancapkan kepentingan dan melemahkan daya juang rakyat di sebuah negara dengan praktik-praktik kolonialisme di muka bumi?
Singkat cerita, Perang Candu I yang dimenangkan Inggris memaksa China menandatangani Treaty of Nanjing (1842) dan The British Supplementary Treaty of the Bogue (1843). Inti Treaty of Nanjing atau Perjanjian Nanjing, selain kewajiban China membayar upeti 21 juta (?) kepada Inggris sebagai ganti rugi peperangan, ia juga harus membuka perniagaan dengan Barat melalui pelabuhan-pelabuhan Guangzhou, Jinmen, Fuzhou, Ningbo, Shanghai, dan Inggris meminta Hong Kong menjadi wilayah jajahannya.
Sedangkan Perang Candu II (lagi-lagi China kalah), selain Guangzhou diduduki oleh pasukan Inggris, terbitlah kembali Treaty of Nanjing (1858) dimana Prancis, Rusia dan Amerika telah pula ambil bagian. Inti dari perjanjiannya adalah: “China membuka sebelas pelabuhan; diizinkan pendirian kedutaan negara luar; melegalkan impor candu dan memberi ruang pada aktivitas misionaris Kristen.”
Tahun 1859-an, setahun pasca Perjanjian Nanjing, peperangan sporadis meletus akibat China menghalangi masuknya para diplomat asing ke Beijing. Dan ketika Inggris dengan bantuan Prancis berhasil melumpuhkan Beijing, Inggris, selain memaksa China agar mematuhi poin-poin dalam Treaty of Nanjing, ia juga memasukkan pasal-pasal tambahan, salah satunya bahwa Taiwan menjadi milik (dalam penguasaan) Barat.
Dari uraian singkat tentang Perang Candu serta dampaknya, dan melihat pola khas dari perilaku geopolitik Inggris dalam meluaskan kolonialismenya, ada beberapa learning point yang dapat diambil, antara lain:
Pertama, bahwa melalui Perang Candu I dan II, Hongkong serta Taiwan sempat terpisah secara politik dari pangkuan China kendati secara budaya dan darah hingga kapan pun sejatinya mereka adalah ‘satu’;
Kedua, perilaku khas geostrategi Inggris dalam meluaskan hegemoninya selalu diawali dengan menguasai simpul-simpul transportasi atau pelabuhan-pelabuhan laut (dan udara) di negara yang menjadi target koloninya;
Ketiga, pintu masuk kolonialisme apapun, kapanpun dan di mana pun adalah “peperangan,” baik dilakukan secara konvesional atau terbuka melalui pengerahan militer maupun secara nirmiliter (asimetris) alias invasi senyap;
Keempat, candu atau opium, kini disebut narkoba, adalah sarana merusak bangsa dengan harga murah, karena dapat menghancurkan daya juang sebuah bangsa. Dan kerap kali, ia dijadikan modus kolonialisme guna merusak moral sebuah bangsa.
Itulah poin-poin pokok sejarah Perang Candu di China yang mutlak harus dicermati, dikaji dan utamanya untuk diantisipasi baik oleh masyarakat, bangsa dan negara dalam menyikapi fluktuasi lingkungan strategis yang berubah-ubah.
Kenapa?
Era penjajahan purba melalui pengerahan kekuatan militer telah dianggap masa lalu, karena selain ia membutuhkan biaya besar, perlu ‘restu internasional’ dan lain-lain, juga terutama sering memunculkan protes publik global. Dan agaknya, skema penjajahan gaya baru kini lebih menyukai tata cara nonmiliter.
Ada beberapa contoh negara di Jalur Sutera yang diakuisisi oleh kekuatan asing nyaris tanpa kekuatan militer tetapi cukup dengan menggunakan skema investasi dan utang. Itulah invasi senyap, pertempuran nirmiliter, perang asimetris, atau perang generasi keempat (Arief Pranoto).
Saya kira selanjutnya esensi lain pada peristiwa (Perang Candu) di atas, perlu digarisbawahi bahwa perilaku geopolitik kolonialisme selalu menciptakan frontier, yaitu batas imajiner sebuah negara di sebuah wilayah karena berkurangnya pengaruh pusat. Riil konsekuensinya, Hongkong dan Taiwan pun lepas akibat Perang Candu.
Sesuai judul kupasan ini, apabila di sebuah negara telah marak peredaran candu atau narkoba, kemudian ada upaya-upaya kuat oleh asing untuk menguasai simpul-simpul transportasi darat, laut, udara, dengan berbagai skema investasi, atau menciptakan ruang-ruang (living space) baru seperti membangun kota dan/atau daerah baru, atau membuat pulau reklamasi, dan seterusnya, maknanya adalah, bahwa peperangan asimetris tengah berlangsung secara masiv dan sistematis di negara tersebut.
Penyikapan situasi rawan dan kondisi tergolong bahaya di atas secara asal-asalan tanpa kontra skema sama sekali dari pusat bahkan terkesan larut dalam skema yang digelar oleh kekuatan asing di negerinya, inilah persoalan gairah dalam stempel demokrasi yang bisa disebut : “Merangsangnya tubuh indah geopolitik dan geo strategis”.
Kemudian?
Didalam Undang Undang TNI nomor 34/2004 : Sistem pertahanan negara bagian ke 3, diktum tugas pasal 7 : Ayat 1 : Tugas pokok TNI adalah penegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Panca Sila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara “
Diktum 7 ayat 1 tugas pokok TNI tersebut diatas, redaksionalnya perlu direvisi/disempurnakan dan bersifat khusus menetapkan menyatakan bahwa : TNI ADALAH TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ATAU MILITER INDONESIA MENJAGA DAN ATAU MELINDUNGI PERTAHANAN SERTA KEAMANAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCA SILA DAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DARI ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN DAN TANTANGAN ( AGHT) BAIK DARI DALAM NEGERI DAN ATAU LUAR NEGERI.
Dengan revisi MISALNYA satu ayat DIMAKSUD, artinya TNI tidak hanya menangani masalah PERTAHANAN negara dan bangsa, tetapi juga harus JELAS menangani PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH NKRI, bersama kekuatan rakyat Indonesia TERBINA.
Andai Undang Undang TNI tidak segera direvisi, SAYA MERASA KHAWATIR ” NKRI DALAM BAHAYA “!
Permasalahan GADUHNYA RUU HIP/Haluan Ideologi Panca Sila, baiknya jangan dipaksakan dan atau DITOLAK menjadi Undang Undang, sebab : ” MUNGKIN SAJA ” bisa mempercepat hadirnya kembali IBU PERTIWI MENANGIS TRAGIS, KENDATI BERBEDA BENTUK DENGAN PERISTIWA masa lalu dalam kurun waktu tahun 1961 sampai klimaknya tahun 1965 !
Ketika kemudian, TNI dalam pandangan publik di negeri ini dan pandangan dunia internasional dari sisi geo politik dan geo strategi TNI / strategis militer bahwa : ” UNDANG UNDANG TNI NOMOR 34/2004 TERKESAN TNI BERADA DALAM SITUASI DAN KONDISI LOCKDOWN !
Kemudian daripada itu, untuk menjaga kokoh kuatnya wilayah kehormatan kedaulatan NKRI , Kepada : Yth Presiden RI – Yth Panglima TNI – Yth. Menhan RI. Yth.Mendagri RI . Yth. Komisi III Bid. Hukum DPR RI – BERKENAN KIRANYA berdialog Fokus menyoal URGENSI EKSISTENSI REVISI UNDANG UNDANG TNI NOMOR 34 TAHUN 20O4. Biar muncul bersama Gaduhnya RUU HIP dan tentunya menarik menjadi kajian solusi alternatif dalam konteks
Kokoh kuatnya Pertahanan dan keamanan NKRI.
Saya berharap tulisan ini mendapat respon yang baik dari banyak pihak, terlebih dari insan insan pelaksana tugas suci dan mulia untuk negara dan bangsa ini, di komponen PEJATEN dan KALIBATA.
Hal itu akan bermanfaat daripada GADUH memaksakan (Tertunda?) RUU HIP untuk menjadi UNDANG UNDANG yang ditolak mayoritas rakyat Indonesia.
Ini pendapat saya dan sah sah saja berpendapat, kendati hidup nun jauh di Kabupaten Kuningan dibawah lembah kaki gunung ciremai dalam usia 67 tahun dan JAUH DARI PERHATIAN dan akan terus menulis dengan ikhlas, oleh sebab, definisi ikhlas antara lain : Ikhlas itu, ketika usaha dan harapan telah membantu/mendukumg orang, namun engkau ditinggalkan, tetapi tidak menjadikanmu tenggelam dalam kesedihan…. *tetapi Bagusnya engkau tetap bersyukur masih jelas melihat* tingkah laku orang yang telah engkau bantu, telah engkau dukung… , lupa kacang pada kulitnya….. Laa tahzan… Jangan engkau bersedih.. Jangan engkau menangis…!
Akhirnya, sayapun siap menjelaskan lebih detail kepada institusi berkompeten (tidak diruang publik ini), kenapa Undang Undang TNI nomor 34/2004 WAJIB SEGERA DIREVISI.
Misalnya, satu ayat tertulis diatas, ada (disamping revisi lainnya) masuk di Undang Undang TNI yang mestinya segera direvisi, KEMUNGKINAN tidak akan terjadi lagi keprihatinan nasional yang menyedihkan dan memalukan, seperti POLEMIK hadirnya kota baru alias Reklamasi (kendati dihentikan?) serta lepasnya Sipadan Ligitan dari wilayah NKRI dan bermacam bentuk gerakan separatis bersenjata, gerakan pengacau keamanan yang bisa menghadirkan instabilitas nasional ……… Dst.
Hadanallahu Waiyyakum Ajma’in
Awang Dadang Hermawan : Pemerhati intelijen, sosial politik dan SARA : 1953043OTITIK.
