Connect with us

Hi, what are you looking for?

Netizen Mass

Penerimaan Siswa Baru “Lahan Basah” Pungli

KUNINGAN (MASS) – Potensi praktik pungli tidak hanya marak terjadi di ranah birokrasi, kawasan objek wisata dan dunia usaha. Prak­tek pungli di Indonesia juga marak di se­kolah terutama ketika tiba masa pe­lak­sanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB). Pungutan liar tersebut berupa pungutan sejumlah uang di luar pungutan resmi kepada calon peserta didik baru.

Kondisi tersebut diperparah dengan perilaku sebagian masya­rakat yang terkadang terlibat melakukan praktek suap terhadap oknum tertentu (petugas pe­nerima pendaftaran, guru, pejabat ter­tentu) dan menghalalkan segala cara se­per­ti mengandalkan koneksi dengan tu­juan agar membantu anaknya diterima di sekolah tertentu yang dianggap favorit.

Meskipun sudah berkali-kali menjadi isu yang hangat dibica­rakan di media ce­tak, elektronik dan televisi dan mendapat tanggapan serius dari tim Satgas Saber Pungli Polri dan Kemdik­bud, namun praktek tersebut seperti gu­nung es. Kasus pungli seperti itu yang ter­pantau dan berhasil ditindak hanya se­bagian kecil, sementara sebagian besar tidak terungkap dan diam-diam praktek tersebut tiap tahun terus marak terjadi di tengah masyarakat.

Praktek-raktek tersebut meno­dai wa­jah pendidikan tanah air. Sejak memulai pendidikan, si anak sudah terkontaminasi praktek pungli dan korupsi. Tidak tanggung-tanggung, praktek tersebut banyak menimpa sekolah favorit, ung­gulan dan dianggap paling bergengsi di tengah masyarakat. Memang normal sebuah perasaan para orangtua ingin anaknya mengecap sekolah di sekolah-sekolah favorit, semen­tara si anak juga ingin mendapatkan se­kolah bagus agar menunjang cita-cita dan masa depannya kelak.

Namun ironisnya, satu hal fatal dilakukan dalam proses menda­patkan se­kolah favorit tersebut yaitu dengan meng­andalkan prak­tek suap, menuruti mem­bayar pungli, mengandalkan koneksi dan sejenisnya di mana pratek tersebut akan men­jadi bumerang mem­ben­­tuk generasi bangsa di masa depan yang menganggap lazim praktek pungli, ko­rupsi dan nepotisme. Praktek-praktek tersebut se­cara sistemik dan berkelan­jut­an merusak mental generasi bangsa.

Nilai-nilai daya saing, kompetisi sehat dan kejujuran sejak awal dibakar habis oleh pihak sekolah yang menerapkan praktek pungli, para orangtua yang bersedia membayar sejumlah uang pungli dan malah sering mendesak melakukan suap ke koneksi dan pejabat tertentu agar anaknya diterima di sekolah tersebut.

Celaka jika si anak pun se­benarnya nilai rapor dan ujian sekolah pas-pasan dan jeblok, memiliki ke­mampuan dan kompetensi rendah dan diterima masuk ke sekolah favorit karena meng­andalkan jaminan bayar pungli, ja­minan koneksi dan jaminan pejabat ter­tentu. Mau dibawa ke mana dunia pen­didikan negeri ini jika hal-hal semacam itu terjadi dan secara sistemik menying­kir­kan siswa-siswa cerdas dan unggul gara-gara ekonomi miskin dan tak punya koneksi yang mana mereka itu seharus­nya yang sangat layak diterima di sekolah tersebut.

Di sini kita bisa sedikit membaca gam­baran masa depan, akan jadi apa generasi bangsa yang dibentuk oleh budaya seperti itu dan akan jadi apa dunia pendidikan yang menganggap praktek semacam itu lazim, lumrah dan biasa saja.

Saat ini birokrasi sarat praktek korupsi, wakil rakyat juga korup dan hampir di semua elemen kehidupan sarat praktek korupsi. Padahal orang-orang duduk di bi­rokrasi, pemerintahan dan parlemen ma­yoritas merupakan generasi produk orde baru yang sistem pendidikannya ketat dengan nilai-nilai pancasila, etika dan kejujuran. Bagaimana pula 10 sampai 20 tahun mendatang generasi saat ini yang masuk sekolah sudah dicekoki prak­tek korup menggantikan peran mereka?

Dalam Permendikbud No 44/2012 ten­tang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pen­didikan pada Satuan Pendidikan Da­sar dengan tegas melarang sekolah me­mu­ngut segala bentuk iuran di luar ke­tentuan. Sementara pihak Polri juga me­naruh perhatian dengan membentuk tim Sa­tuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (tim Satgas Saber Pungli) untuk menindak praktek pungli sekolah.

Masyarakat bisa mengadukan ke tim Satgas Saber Pungli setempat atau kepolisian setemat untuk me­ngu­sut dan membongkar praktek pung­li penerimaan siswa baru. Sank­si yang dikenakan juga cukup berat yaitu sesuai Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang korupsi pelaku praktek pungli diancam hukuman penjara minimal enam tahun.

Tindakan tegas terhadap oknum pelaku sepatutnya juga datang dari pihak kemdikbud dan kemenag de­ngan menonaktifkan status pega­wai negeri yang terbukti melakukan prak­tek pungli. Dengan tindakan tegas tersebut, masya­rakat akan antusias me­laporkan oknum-oknum yang me­lakukan praktek pungli pene­ri­maan siswa baru, proses PPDB akan bersih dan transparan dan semua pihak yang ber­fikir me­lakukan niatnya mela­kukan praktek pungli akan mengu­rungkan niatnya dan bertobat.

Penulis : Latif Pratama, Sekretaris Umum PC IMM Kuningan

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Politics

KUNINGAN (MASS) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kuningan kembali menggelar pembagian food bank di Daerah Pemilihan (Dapil) 3, tepatnya...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ratusan calon ASN PPPK Kabupaten Kuningan, menggelar aksi berupa audiensi ke Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Jumat (14/3/2025) siang tadi. Bukan tanpa...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Berwakaf sekarang semakin mudah dan murah dengan adanya wakaf uang. Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam ingin menjadi bagian dari gerakan wakaf melihat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tak kunjung menunjukkan performa baik, bakal dibubarkan. Pesan tegas itulah yang muncul dari Bupati Kuningan...

Economics

KUNINGAN (MASS) –  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia (BAZNAS RI) baru saja meluncurkan ZCorner Ramadhan di Kabupaten Kuningan, tepatnya Desa Timbang Kecamatan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pada Selasa (11/3/2025) kemarin, Ketua BPD Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus, Jaja Sukanda bersama beberapa tokoh masyarakat, mendatangi Mapolres Kuningan. Kedatangan mereka...

Social Culture

JAKARTA (MASS) – Komunitas Sadulur menerima satu unit mobil ambulans sebagai bantuan dari Yayasan Gerak Bareng. Penyerahan bantuan ini dilakukan pada Minggu (9/3/2025) kemarin...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Kuningan, menggelar aksi di depan gedung DPRD Kuningan, Selasa (11/3/2025). Aksi...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Setiap Jumat di Bulan Ramadhan, jadi ladang berkah yang tak mau dilepaskan begitu saja oleh pengurus RT 12 RW 08 Desa...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua PCNU Kuningan, Dr KH Aminuddin S HI, MA, ikut angkat bicara menanggapi pernyataan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, terkait efisiensi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua PSI Kuningan Asep S Sonjaya (Asep Papay) yang menyoroti DPRD agar ikut efesiensi di tengah kondisi keuangan daerah yang...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam REMAKU (Relawan Emak-emak Kuningan) membagikan secara gratis paket makanan, pada setiap Jumat selama bulan Ramadhan tahun...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Bulan suci Ramadhan menjadi momentum bagi banyak orang untuk berbagi dan menebar kebaikan. Salah satunya adalah pemuda Manislor Kecamatan Jalaksana, kelompok...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sebelumnya, akses jalan di ruas Pasar Baru Kuningan berlubang dan menyebabkan genangan air serta becek. Hal itu ditenggarai jadi akibat banyak...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Mengisi Ramadan, DPD PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kabupaten Kuningan mengadakan Musabaqah Hifzil Quran (MHQ). Sedikitnya 140 peserta mengikuti ajang bergengsi yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPR RI Dapil Jabar X dari Fraksi Gerindra, H Rokhmat Ardiyan yang juga tokoh pengusaha kenamaan Kuningan, baru saja menggelar...

Economics

KUNINGAN (MASS) — Sebagai upaya memperkuat identitas kopi lokal agar mampu bersaing di pasar global, Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Identitas Kopi Lokal...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Meninggalnya Hilman (14), remaja asal Kelurahan Cirendang, yang tewas ditemukan di serambi makam menyedot perhatian berbagai pihak, termasuk Bupati Kuningan, Dr...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep S Sonjaya Suparman, menegaskan bahwa program manajemen dan tata kelola pemerintahan yang diusung...

Nasional

JAKARTA (MASS) – Kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci penting dalam pembangunan desa yang penuh tantangan saat ini. Hal itulah yang disampaikan Wamendes RI...

Education

KUNINGAN (MASS) – Para pengurus Perpustakaan Desa (Perpusdes) Sinar Wacana nampak gembira saat didatangi Duta Baca Indonesia, Gol A Gong, baru-baru ini. Perpusdes yang...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Saat Ramadhan, biasanya harga kebutuhan bahan pokok meningkat. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus menggalakkan...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Bulan Ramadhan selalu identik dengan ngabuburit sambil berburu takjil. Pasar takjil depan balai Desa Cikaso, Kecamatan Keramatmulya menyediakan beragam menu untuk...

Government

KUNINGAN (MASS) – Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani SH MKn, menyampaikan keprihatinannya bahwa secara data kemiskinan di Kabupaten Kuningan merupakan yang tertinggi kedua se...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Emak-emak Desa Padamulya Kecamatan Maleber sumringah dan antusias saat Gerakan Pasar Pangan Murah (GPM) Padaringan (Penjualan Bahan Pangan dalam Rangka Pengendalian...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMPK) mengapresiasi hasil Rapat Paripurna DPRD, Selasa (4/3/2025) kemarin, dengan agenda utama membahas putusan Badan Kehormatan (BK)...

Advertisement
Exit mobile version