“Pembebasan Tanah Jalan Baru Lingkar Timur, Tidak Ada Kaitan TPP”

KUNINGAN (MASS) – Ketua BPKAD Dr A Taufik, menjelaskan bahwa anggaran pembebasan tanah untuk jalan baru lingkar timur, tidak asa kaitannya dengan pembayaran TPP.

Hal itu, disampaikannya setelah pertemuan dengan legislatif di kantor DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (28/10/2022) kemarin.

“Tidak ada pemangkasan (TPP). Kalo anggaran itu (pembebasan tanah) kan dari APBD murni sudah ada,” bantahnya saat ditanya pemangkasan.

Anggaran untuk pembebasan tanah jalan lingkar sendiri, mencapai angka 30 Milyar. Dan angka itu, sudah mencangkup persiapan, appresial, pengukuran dan lain-lain.

Meski begitu, diiyakan Taufik bahwa anggaran yang semula ada di PUTR itu, dialihkan ke DPPKP, meski tidak utuh 30 Milyar (digunakan untuk PMK, apresial dll).

Ketua BPKAD itu, berkali-kali meyakinkan bahwa anggaran 30 Milyar itu, tidak terkait sama sekali dengan TPP. Bahkan, Taufik mengatakan bahwa anggaran tersebut yang audah tercantum di APBD murni itu, juga merupakan hasil persetujuan DPRD.

Meski begitu, Taufik membenarkan ada koreksi dari provinsi tentang hal-hal yang harusnya dicantumkan, tapi tidak tercantum. Ada juga, kegiatan yang sudah direncankan tapi dire-schedule.

Adapun soal TPP, lanjutnya, sama seperti tahun 2021 sebelumnya, meski agak tertunda namun sudah dibayar untuk beberapa bilan.

“Yang di perubahan itu terjadi koreksi,” tuturnya sembari mengatakan, bahwa hal itu terjadi karena pendapatanya yang berkurang seperti tidak dapatnya DID.

Karena pendapatanya tidak ada, belanja juga disesuaikan. Taufik kembali menegaskan, bahwa anggaran pembebasan tanah sudah ada sejak APBD murni. Hanya dipindahkan saja ke DPPKP.

Saat ditanya perihal pembangunan lingkungan setda KIC dipangkas, Taopik kembali menjelaskan.

“Bukan dipangkas, dianggarkan di perubahan, tapi karena pendapatannya kurang, waktunya tdk mungkin tercapai, tidak mungkin. (Apakah akan dilaksanakan ?) Insya allah, sesuai BPK, ini bangunan mangkrak, belum bisa digunakan,” imbuhnya.

Dan pemangkasan anggaran kegiatan itu, kata Taufik, memang kegiatan yang potensial dilaksanakan dalam 3 bulan ini, sebelum tahun 2022 berakhir. Ada 5 item yang dipangkas, namun saat ditanya apa saja, ia mengaku lupa dan nanti akan di cek lagi.

“Catat ya, SKPD itu banyak yang tidak dipotong. Yang dipotong itu yang potensial tidk bisa diselesaikan dalam 3 bulan,” tegasnya.

Saat ditanya perihal kritik yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Kuningan soal anggaran adlaah Asbun, asal bunyi, Taopik dengan tegas bukan begitu maksdnya.

“Nggak, jangan mancing-mancing. (Intinya) Penganggaran sudah sesuai aturan,” terangnya. (eki/deden)