KUNINGAN (MASS) – Dari belasan parpol yang terbelah di dua kubu, satu parpol belum menyatakan sikap. Parpol tersebut yaitu Partai Bulan Bintang (PBB).
Ketua DPC PBB Kuningan, H A Dadang Hermawan kala dikonfirmasi menyebutkan, partainya belum kemana-mana. Justru dirinya mengungkapkan, belum lama ini PBB Kuningan pernah usul ke DPP terkait sikap politik tersebut.
“Baru-baru ini kami dari PBB Kuningan melayangkan surat yang ditujukan kepada ketua Umum DPP PBB dan ketua Majelis Syura’ DPP PBB. Usulan dari kami kini masih digodok DPP,” ungkap Dadang, Jumat (21/9/2018).
Setidaknya terdapat 4 poin penting yang disampaikan oleh PBB Kuningan. Politisi ulama yang akrab disapa Awang ini menyebutkan, poin pertama menyangkut sikap politik di daerah. Menurutnya, jika pasangan capres-cawapres tidak mengalami perubahan maka perlu diambil langkah strategis.
“Langkah strategis yang akan diambil DPP PBB untuk kemudian dijadikan sikap politik DPC dan DPW seluruh Indonesia, wajib a’in tentunya, sikap DPP untuk segera mempertimbangkan bahwa situasi dan kondisi sosial politik di setiap kabupaten/kota/provinsi itu pasti tidak sama,” tandasnya.
Awang mewanti-wanti agar keputusan politik DPP PBB jangan sampai menyebabkan kehancuran DPC PBB kabupaten/kota/provinsi dengan tidak mempertimbangkan sikon sosial politik tersebut.
DPP PBB, sambungnya, wajib mengambil langkah strategi yang bersifat fleksibel , kenyal , namun tetap alur konstitusional tidak membuat rugi strategi politik yang sudah dibangun.
“Jangan membuat rugi strategi politik yang sudah dibangun oleh DPC PBB kabupaten/kota/provinsi dengan pemerintah daerah setempat. Apalagi sampai berantakannya para caleg DPRD dan DPR RI dari PBB,” pintanya.
Jika memang tetap hanya 2 paslon di Pilpres 2019, DPP diharapkan dapat memberikan ruang kebebasan menentukan sikap politik kepada DPC PBB di seluruh Indonesia. Artinya, jelas Awang, dalam konteks menentukan pilihan paslon itu sesuai dengan kebutuhan politik membesarkan PBB di daerah masing-masing.
“Tetap tidak dilakukan terburu-buru, sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi pada soal Presidential Threshold Tetap 20 persen atau 0 persen,” usulnya. (deden)
