KUNINGAN (MASS) — Kabupaten Kuningan membidik target ambisius, yakni 75.682 hektare Luas Tambah Tanam (LTT) padi untuk tahun 2025. Bukan sekadar angka, hal itu merupakan misi besar daerah dalam menopang ketahanan pangan nasional di tengah bayang-bayang krisis global.
Langkah konkret menuju target tersebut dimulai lewat Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi LTT Padi, yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kuningan pada Kamis (17/7/2025) di Aula Diskatan. Forum tersebut mempertemukan seluruh jajaran UPTD, penyuluh pertanian, dan delegasi dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian RI.
Kepala Diskatan Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., menegaskan, LTT bukan hanya instrumen teknokratis, tapi penentu eksistensi daerah dalam menghadapi ancaman krisis pangan.
“LTT, LTT, dan LTT. Ini bukan sekadar repetisi, tapi seruan nyata dari pusat untuk menanam lebih banyak, lebih cepat, lebih terukur. Angka 75.682 hektare adalah janji yang harus kita kawal bersama,” ujar Wahyu penuh semangat.
Selain padi sawah, Wahyu juga menyoroti potensi komoditas alternatif seperti ubi jalar yang dianggap ekonomis dan adaptif di kondisi iklim ekstrem. Namun ia menegaskan, fokus utama tetap pada beras sebagai kebutuhan pokok nasional.
Diskatan menekankan pentingnya peran penyuluh sebagai garda depan edukasi dan eksekusi. Dari pemanfaatan benih subsidi, percepatan masa tanam, hingga optimalisasi lahan non-sawah seperti padi gogo hingga seluruh instrumen dikerahkan untuk memperkuat angka tanam dan validitas data lapangan.
“Kita tidak sekadar menanam, kita sedang menjaga harapan bangsa. Satu hektare tertanami, satu langkah lebih dekat menuju kedaulatan pangan,” tegasnya.
Sementara itu, Mochlisin Fathurohman dari BRMP Kementan mengatakan, kehadiran pihak pusat bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pendampingan nyata di lapangan. Program Gaspol LTT 2025 yang diusung Kuningan pun menjadi simbol komitmen, bahwa kerja lintas sektor, berbasis data dan aksi nyata, adalah kunci menuju kemandirian pangan yang bukan hanya ambisi, tapi keniscayaan.
“BRMP bertanggung jawab atas OPLAH, LTT, Brigade Pangan, dan Padi Gogo. Sinkronisasi data panen bukan pilihan, tapi syarat utama agar intervensi kebijakan berjalan tepat,” tuturnya. (argi)
