KUNINGAN (MASS) – Wakil Presiden Mahasiswa Unisa Meiliawati Lestari, turut angkat bicara soal pengesahan APBD TA 2023 yang baru saja di-Paripurnakan pada akhir bulan November 2022 kemarin. Mei, sapaan akrabnya, menyebut secara khusus ada poin yang mengganjal dan masih bisa diperdebatkan.
Apalagi, dalam Sidang Paripurna kemarin pun, ada 4 fraksi yang menolak nomenklatur tersebut. Nomenklatur yang dimaksud, adalah soal pembebasan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS).
“Saya rasa untuk JLTS ini sebuah hal yang masih bisa didebatkan mengingat siapa yang tahu bahwa ini sengaja dibuat dan dipaksa untuk diadakan di APBD 2023 ini hanya untuk kepentingan politisi,” sebutnya, Kamis (1/12/2022) malam.
Baca : https://kuninganmass.com/diwarnai-wo-fraksi-pks-apbd-ta-2023-tetap-diketuk-palu/
Dalam menyikapi RAPBD 2023, Mei mengatakan seharusnya pemerintah eksekutif maupun legislatif melakukan dulu kesepahaman atau menyamakan persepsi mengenai program-program yang berkepihakan terhadap rakyat sebelum dilakukannya pengesahan program program yang sifatnya politis.
“Terutama, kita juga harus sama-sama melihat dan menilai serta membagi secara proposional anggaran ini dengan melihat skala prioritas mengingat Kabupaten Kuningan mempunyai keterbatasan dari segi anggaran, seharusnya pemerintahan ini mendahulukan yang sifatnya prioritas, seperti pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem, pendidikan, permasalahan sosial serta kesehatan yang belum tuntas di Kabupaten Kuningan,” tegasnya.
Kalaupun ingin membangun dari segi infrastuktur, lanjutnya, lebih baik pemerintah eksekutif maupun legislatif melihat infrastruktur yang ada di desa-desa terpencil. Dan juga, kata perempuan yang kini tengah mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Bali itu, pemerintah juga harus peka pada kondisi global.
“Seharusnya pemerintah juga menyiapkan dalam rangka akan adanya resesi global, langkah langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan di tahun depan,” ujarnya di akhir. (eki)
