KUNINGAN (Mass) – Baru juga menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPRD, H Dede Ismail SIP langsung mengambil langkah sigap. Komisi tersebut mengundang 22 pejabat SKPD (satuan kerja perangkat daerah), Senin (30/1/2017). Mereka mencoba menyosialisasikan jadwal kerja komisinya dalam pelaksanakan APBD 2017 nanti.
“Setelah evaluasi gubernur itu kita akan melaksanakan bimtek, kunjungan lapangan, dalam pelaksanaan APBD. Kita juga persiapkan pembahasan LKPj pada bulan Maret, lalu LPj, KUA PPAS dan RAPBD. Jadi rapat tadi itu kita sampaikan skejul, makanya kita undang 22 SKPD,” jelas Dede Ismail saat dikonfirmasi.
Politisi Gerindra ini membantah jika rapat tersebut membahas hasil evaluasi gubernur terhadap APBD 2017. Sebab menurut dia, evaluasi seperti itu sudah dibahas oleh Banggar (badan anggaran). Dede tidak terima jika tindakannya mengundang SKPD melangkahi kewenangan Banggar.
“Tupoksi kita pengawasan, jadi enggak ada masalah. Tadi kita sampaikan skejul, tanggal 15 ke atas mulai pelaksanaan APBD. Kita juga akan melakukan kunjungan komisi ke Tanggerang nanti terkait pelaksanaan APBD. Karena di Tanggerang itu sejak 6 Januari juga pelaksanaan. Beda dengan di kita (Kuningan),” ungkap politisi asal Bandoras Cilimus itu.
Rapat itu sendiri dilaksanakan pada pukul 10.00. Kabarnya hanya berlangsung sebentar lantaran dipertanyakan beberapa pihak. Ini karena hasil evaluasi gubernur tentang APBD 2017 dianggap bukan ranah komisi 1, melainkan ranah banggar. Oleh karena itu, koordinator komisi 1, Drs Toto Suharto SFarm Apt yang ikut menandatangani surat undangan, segera menghentikannya. (deden)
