KUNINGAN (MASS) – Pemerhati pendidikan di Kabupaten Kuningan, Wawan Wage, mempertanyakan transparansi penyediaan buku Muatan Lokal (Mulok) Gunung Ciremai yang saat ini digunakan di beberapa sekolah.
Pertanyaan muncul setelah beredar perbandingan antara buku pendamping yang dirujuk dari sumber resmi kementerian dengan buku Mulok Ciremai terbitan komersial yang beredar di sekolah.
Wawan Wage mengaku keheranan karena buku-buku rujukan yang diakui dalam beberapa sumber resmi memiliki ketebalan sekitar 120 halaman, sementara buku Mulok yang beredar di sekolah, terbitan salah satu penerbit nasional, tercatat hanya sekitar 50 halaman (3 halaman kosong untuk catatan).
Meski berbeda cukup jauh dari sisi ketebalan dan dugaan jenis kertas, keduanya disebut memiliki harga jual yang hampir sama. Perbedaan mencolok ini, kata Wawan, menimbulkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat.
“Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Hanya saja, jika spesifikasi buku berbeda jauh, tentu masyarakat berhak mendapatkan penjelasan apakah harga yang dibayarkan sudah sesuai,” ujar Wawan, menirukan salah satu orang tua siswa yang mengeluh padanya.
Ia menekankan bahwa isu ini tidak berkaitan dengan penolakan terhadap program Mulok Gunung Ciremai yang dinilai sangat baik untuk menanamkan kecintaan lingkungan. Namun, aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan, baik melalui BOSP maupun sumber lainnya, tetap harus dijaga.
Karenanya, ia mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan memberikan klarifikasi resmi mengenai:
1. Daftar buku Mulok yang ditetapkan atau direkomendasikan oleh pemerintah daerah,
2. Spesifikasi isi, jumlah halaman, dan kualitas kertas yang digunakan,
3. Dasar harga buku yang dibeli sekolah, serta
4. Mekanisme sekolah menentukan pilihan penerbit.
“Keterbukaan ini dinilai penting agar tidak muncul kesan adanya permainan harga atau dominasi vendor tertentu dalam penyediaan bahan ajar. Masyarakat berharap klarifikasi dapat diberikan secepatnya demi menjaga kepercayaan publik terhadap implementasi kurikulum Mulok di Kabupaten Kuningan,” tuturnya.
Ia juga mengaku, statemen terbuka ini disampaikan sebagai bentuk perhatian masyarakat terhadap mutu pendidikan dan pengelolaan anggaran, tanpa bermaksud menyudutkan pihak mana pun.
Sementara, Kasi Kurrikulum SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbbud) Kabupaten Kuningan, Iman Nurpatoni, kala dikonfirmasi hal tersebut mulanya mengatakan bahwa buku Mulok Ciremai, memang tidak ada versi Kementerian.
Kala ditanya perbandingan ketebalan jumlah halaman, dibandibg harga dengan buku-buku pendamping yang sumbernya dari Kementerian, ia mengamini.
“Kalo buku Mulok (Ciremai) kan dari kertas, warna, jumlah cetak juga hanya untuk Kuningan. Kalo (buku dari Kementerian) dicetak secara nasional. Pasti ada perbedaan biaya cetak,” jawabnya. (eki)
