KUNINGAN (MASS) – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan meminta Pemeritan Daerah mempertimbangkan kembali besaran anggaran pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran untuk APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal itu dituangkan dalam PU Fraksi Golkar, yang ditandatangani Ketua Fraksi Harnida Darius, dan disampaikan ke Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan, Selasa (7/10/2025) kemarin.
Fraksi Golkar, menunjukkan keheranannya lantaran anggaran itu terbilang minim jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Belum lagi, anggaran yang hanya Rp 105 juta itu, dibagi untuk kegiatan pencegahan kebakaran, pemadaman dan pengendalian kebakaran dan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
“Fraksi Partai Golkar memandang, jika merujuk pada kejadian yang terjadi di tahun tahun sebelumnya anggaran tersebut sangat minim, oleh karena itu pemerintah daerah harus mempertimbangkan kembali besaran penganggarannya,” pinta partai pengusung Bupati terpilih itu.
Partai Golkar juga berpendapat bahwa beban kerja anggota Satpol PP dan Damkar begitu berat dan mengandung resiko tinggi. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap anggota Satpol PP dan Damkar dari sisi kesejahteraan berupa pemberian insentif/ tambahan jasa karena resiko kerja, pemberian jaminan kesehatan, pemberian jaminan keselamatan kerja dan kematian.
Seperti diketahui, baik Damkar maupun Satpol PP memang kerap bekerja dengan resiko yang beragam, dari rendah hingga tinggi. Tidak hanya itu, Damkar dan Satpol PP, kerap diminta bantuan masyarakat untuk evakuasi banyak hal, mulai dari yang paling remeh, hingga yang berat. Evakuasi kucing, kunci, ODGJ, hingga penanganan kebakaran dan musibah, biasa dievakuasi Damkar dan Satpol PP, termasuk BPBD. (eki)
