KUNINGAN (MASS) – Hari pertama menjadi Plt Bupati, Kamis (15/2/2018), Dede Sembada langsung melakukan gebrakan. Dia mengontrog DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) guna mencari tahu kenapa dana ADD (Alokasi Dana Desa) belum cair.
“ADD itu mestinya tiap bulan cair. Bukan 5 bulan sekali. Sedangkan sekarang sudah Februari. Jadi saya ke DPMD untuk breefing membahas hal ini. Dana ADD harus segera dicairkan,” tandas bupati pray itu di ruang kerja bupati.
Sebelumnya, ia membuka kegiatan jalan sehat di sebuah ponpes Desa Setianegara Kecamatan Cilimus. Kemudian tepat pukul 08.00 WIB, dirinya menghadiri Musrenbang di Kecamatan Cigandamekar.
“Saya ingin hapuskan tradisi ngaret. Kalau jam 8 teng, maka seharusnya pas jam segitu. Tadi di Kecamatan Cigandamekar, saya harus menunggu,” tandas Desem, sapaan akrabnya.
Banyak hal yang ingin ia dobrak ketika menjabat sebagai Plt Bupati. Meski hanya bersifat sementara 5 bulan, dia ingin melakukan pembenahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Di Kuningan ini tidak terjadi kevakuman kepemimpinan. Sesuai pasal 66 ayat 1 huruf c UU 9/2015, wakil bupati atau wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara,” jelasnya.
Beberapa hal yang ingin Desem rubah, yaitu menyangkut keluhan pelayanan kependudukan. Sering ia dengar adanya pembuat KTP yang berangkat subuh namun hingga siang hari tidak langsung mendapatkan pelayanan.
“Ini karena terpusat di Disdukcapil. Ke depan harus didistribusikan ke tiap eks kawedanan lewat pelimpahan kewenangan. Termasuk perijinan yang sifatnya sederhana, biar nanti ada pelimpahan ke tingkat kecamatan atau eks kawedanan. Sehingga pelayanan masyarakat makin dekat,” tandasnya.
Kaitan dengan netralitas ASN menjelang pilkada, Desem mewanti-wanti agar patuhi aturan. Jangan sampai ada keberpihakan kepada salah satu paslon. Keberangkatan para camat ke Bandara Kertajati, menurutnya harus seijin bupati. (deden)
