KUNINGAN (Mass) – Dalam nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuningan akhir TA 2016 disebutkan, belanja pegawai pada APBD TA 2016 menembus angka Rp1,24 triliun. Angka itu masuk di alokasi belanja tidak langsung yang ditargetkan Rp1,69 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,62 triliun atau mencapai 96,07 persen.
“Belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,63 triliun direalisasikan Rp2,50 triliun atau mencapai 95,07 persen, dengan alokasi untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung,” ucap Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH saat membacakan nota pengantar LKPj Bupati di Gedung DPRD Kuningan, Jumat (24/3).
Bupati Acep menyebutkan, alokasi belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai yang mencapai Rp1,24 triliun, belanja hibah sebesar Rp14,61 miliar, belanja bantuan sosial Rp4,30 miliar, belanja bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp2,54 miliar, belanja bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota, pemerintah desa, dan parpol Rp359,68 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp1,24 miliar.
“Belanja langsung ditargetkan Rp942,98 miliar direalisasikan sebesar Rp879,50 miliar atau mencapai93,27 persen,” katanya.
Sementara untuk pendapatan daerah lanjut Bupati Acep, direncanakan sebesar Rp2,50 triliun direalisasikan Rp2,43 triliun atau mencapai 97,17 persen. Penerimaan itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“PAD yang ditargetkan Rp262,21 miliar direalisasikan sebesar Rp253,44 miliar atau mencapai 96,65 persen. PAD ini meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah,” ungkapnya.
Bupati Acep melanjutkan, untuk dana perimbangan ditargetkan Rp1,77 triliun direalisasikan sebesar Rp1,72 triliun atau mencapai 96,89 persen. Dana itu meliputi bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
“Perihal lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan Rp465,77 miliar direalisasikan sebesar Rp458,93 miliar atau mencapai 98,53 miliar. Pendapatan ini meliputi pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya,” pungkasnya. (andri)
