KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 4.289 honorer R2, R3, atau R4 di Lingkup Kabupaten Kuningan diusulkan jadi P3K paruh waktu.
Meski direspon positif terutama oleh para honorer, bahkan sangat ditunggu-tunggu terutama bagi yang sudah mengabdi cukup lama, tapi ada tantangan serius dalam pelaksanaanya. Anggaran.
Pasalnya, anggaran untuk P3K paruh waktu ini, kabarnya diserahkan ke Pemerintah Daerah. Sementara, keuangan daerah sendiri tidak cukup leluasa.
Pasca diwarisi hutang atau kewajiban bayar (termasuk gagal bayar) sampai Rp 286 Milyar pada akhir tahun 2024 lalu, Pemkab juga baru saja melakukan penandatanganan pinjaman jangka menengah ke BJB.
Meski kondisi begitu, Kepala BPKAD Kuningan, Deden Kurniawan M Si, optimis bahwa anggaran untuk P3K paruh waktu, ada.
“P3K insya allah kalo saya optimis. (Ada anggarannya?) Pasti ada dan pasti harus ada,” jawabnya, Kamis (16/10/2024) kemarin.
Ditanya lebih lanjut apakah mungkin pinjaman BJB ini salah satunya akan dialokasikan untuk P3K, Deden membantah dan menjawab tidak mungkin.
Karena ternyata, pinjaman jangka menengah ini hanya bisa digunakan untuk yang sifatnya pembangunan, infrastruktur. Karenanya, juatru anggaran anggaran lain akan dimaksimalkan, dan dari BJB inilah untuk infrastruktur. (eki)
