KUNINGAN (MASS) – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Yosa Octora Santono mengatakan, dengan ditunjuknya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Revolusi Birokrasi Kemen PAN-RB) sebagai Corporate Univercity, tentunya suatu hal yang membanggakan dan perlu didukung.
Keberadaan BPSDM Jabar yang terletak di jalan Cipageran-kota Cimahi, dalam mendukung program penanggulangan penanganan pandemi Covid-19, telah dijadikan sebagai tempat isolasi bagi masyarakat dan aparatur yang terpapar covid-19.
Namun, seiring dengan semakin berkuranganya jumlah masyarakat yang menjalani isolasi di gedung BPSDM Jabar, tentunya, harus dipersiapkan kembali untuk difungsikan sebagai lembaga pelatihan dan pendidikan bagi kalangan ASN pasca transisi pada kondisi normal.
Untuk mengetahui sejauh mana, kondisi terkini BPSDM selama di pergunakan sebagai tempat isolasi bagi masyarakat terpapar covid-19 dan rencana akan difungsikan kembali sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan dan sebagai Corporate University, kemarin, Komisi I DPRD meninjau langsung gedung BPSDM Jabar di jalan Cipageran-Kota Cimahi ini.
“Ya, kemarin kita rombongan Komisi I DPRD Jabar meninjau langsung kondisi gedung dan sarana-prasarana BPSDM Jabar selama dipergunakan sebagai tempat isolasi Covid-19. Dan, persiapan untuk kemlai difungsikan sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan”, ujar Yosa, Selasa (13/4/2021).
Kunjungan kerja Komisi I ke BPSDM Jabar tersebut bertujuan untuk membahas aset BPSDM dan materi pembajaran yang diterapkan oleh BPSDM Jabar dalam mendidik dan melatih ASN Jabar.
BPSDM sebagai aset milik Pemprov Jabar, yang sekaligus sebagai tempat mencetak dan membina para ASN di lingkungan Pemprov Jabar agar memiliki sebagai aparatur negara, ASN memiliki softskill dan hardskil. Untuk softskil lainnya bahwa ASN dapat menjamin republik ini tetap tegak berdiri seperti halnya TNI dan Polri.
“ASN sebagai pemersatu bangsa, untuk itu, tidak boleh seorang ASN berfikir ideologi alternatif selain Pancasila. Sebagai pelayan negara, seorang ASN harus memahami juga ideologi negara”, tegas politisi Partai Demokrat ini.
Yosa menambahkan, dalam memberikan pembelajaran, BPSDM sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan, harus berkoordinasi dan bersinergi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang berperan dalam penempatan ASN termasuk biro organiasi yang memahami akan kebutuhan SDM dalam setiap OPD.
“Jadi antara BPSDM-BKD dan Biro organiasi merupakan satu kesatuan yang harus bersinergi”, pintanya.
Komisi I DPRD jabar, minta kepada BPSDM Jabar, sebagai lembaga pendididikan atau Corporate Univercity, harus mampu menciptakan berbagai inovasi dalam mencetak SDM yang mempuni dan kreatif dan inovasi.
“Sehingga para ASN yang luluasan dari diklat di BPSDM mampu menjawab tantangan zaman demi kemajuan provinsi Jabar”, tandasnya.(agus)
