SIPOL Bisa Merusak Kredibilitas KPU, Kader PBB Diminta Tenang

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menyangkut SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) KPU direspon oleh Ketua DPC PBB Kuningan, Dadang Hermawan. Dia meminta agar anggota dan simpatisan PBB di Kuningan tetap tenang, tidak mengambil langkah politik di luar garis komando.

“Pengurus DPC, DPAC PBB serta anggota dan simpatisan PBB di Kuningan tetap tenang, lakukan aktivitas partai yang dianggap perlu. Tunggu komando DPC PBB Kuningan untuk langkah-langkah yang dipandang perlu dan tidak boleh mengambil langkah politik di luar garis komdando ketua/pimpinan partai,” tandas Dadang Hermawan kepada kuninganmass.com, Sabtu (21/10/2017).

Sebelumnya, Jumat (20/10/2017), Yusril mengatakan, pendaftaran pemilu PBB terhambat SIPOL KPU. Untuk itu pihaknya sedang menyusun langkah untuk membawa persoalan tersebut ke Bawaslu. Diakuinya, PBB belum masuk ke sengketa melawan KPU di Bawaslu. Sebab keputusan KPU yang menyatakan lulus tidaknya PBB sebagai peserta pemilu memang belum ada.

“DPP PBB akan membahas pengajuan “Laporan Pelanggaran” ke Bawaslu terhadap permasalahan PBB yang telah memasukkan data elektronis ke SIPOL, tetapi mengalami hambatan karena sistem KPU sendiri yang sering up and down, di samping alangkah mudahnya sistem SIPOL itu dihack oleh para hackers, sehingga data yang sudah masuk tiba-tiba berubah atau malah hilang sama sekali,”  paparnya.

Padahal, menurut Yusril, KPU adalah lembaga yang keberadaannya diatur oleh UUD 45 dan sangat menentukan berjalannya demokrasi dan kedaulatan rakyat di negara ini. Kalau SIPOlnya begitu mudah dihack, maka kredebikitas KPU juga akan hancur di mata rakyat.

Oleh karenanya, DPP PBB mengharapkan agar KPU berjiwa besar mengakui kelemahan sistem komputerisasi mereka. Selain itu, kiranya tidak mengambil keputusan berdasarkan SIPOL semata, yang sampai Kamis malam saja tidak dapat diakses.

DPP PBB akan minta Bawaslu membandingkan data hardcopy yang sudah lengkap dimiliki PBB dengan data yang sudah diterima oleh KPUD-KPUD di seluruh tanah air dan dengan data yang ada di SIPOL KPU.

Dengan perbandingan itu, DPP akan minta Bawaslu untuk memediasi atau mencari penyelesaian yang bijak melalui musyawarah antara PBB dengan KPU atau Bawaslu mengambil keputusan sendiri untuk memerintahkan KPU memeriksa ulang seluruh data PBB yang ada untuk diambil keputusan.

“Saya sudah telaah peraturan-peraturan Bawaslu terkait sengketa dan laporan pelanggaran ini. DPP PBB ingin menegaskan sampai detik ini belum ada Keputusan KPU bahwa partai tertentu lulus ikut Pemilu 2019 dan partai tertentu tidak lulus. Terlalu prematur untuk mengatakan demikian,” ucapnya.

Apa yang ada sekarang hanyalah partai yang datanya sudah lengkap dan yang belum lengkap diserahkan ke KPU. Sementara hal itu masih merupakan sesuatu yang diperdebatkan dan belum ada keputusan resmi dari KPU. (deden)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com