KUNINGAN (MASS) – Setelah membahas konsep Faksi Kerakyatan, Koordinator Nasional AnCaR (Aliansi Cendikia Akar Rumput), Tunggul Naibaho, berbicara soal Sistem Ekonomi Persatuan (SEP). Konsep tersebut dapat menjadi sebuah saran untuk bupati sekaligus para calon bupati.
“Sistem Ekonomi Persatuan (SEP) adalah sebuah sistem perekonomian yang mampu mengkonsolidasikan modal, gagasan-gagasan, harapan-harapan, serta arus uang beredar, sehingga mampu mensinergikan potensi-potensi ekonomi rakyat dalam aktivitas pasar local,” sebut Tunggul kepada kuninganmass.com, Senin (25/9/2017).
Sistem tersebut, sambungnya, dengan menempatkan 4 jenis koperasi utama yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi pasar, koperasi tani dan koperasi konsumen, sebagai pilar ekonomi rakyat bersama-sama Bumdes. Dengan dukungan penuh sebuah bank umum milik Pemkab dan masyarakat Kuningan, akan tampil menjadi pelaku ekonomi yang aktif dengan misi menjadi sabuk pengaman atas arus komoditas pokok dan strategis.
“Serta mampu memengaruhi terbentuknya pasar lokal yang sehat, berkeadilan dan berdaya tahan atas tekanan pasar regional, nasional, bahkan pasar global,” terangnya.
Tunggul mencontohkan, eksploitasi dalam jasa transportasi. Pemkab yang seharusnya bisa menghubungkan dua titik lokasi dengan satu kali berkendara, terpaksa membuatnya menjadi 2 atau 3 kali. Itu demi menyelamatkan pengusaha angkot tapi mengorbankan masyarakat banyak. Padahal uang yang diperoleh sang pengusaha pada akhirnya disetor dan dibawa ke luar Kuningan oleh perusahaan finance. Pemkab dan sang pengusaha telah merugikan masyarakat baik secara ekonomi maupun waktu yang terbuang.
“Contoh lain, mata rantai perdagangan yang terlalu panjng, juga menyebabkan harga menjadi tinggi. Lalu perseketuan antar pedagang telah membuat harga yang diperoleh masyarakat tetap tinggi, seperti pada komoditas ayam potong,” bebernya.
Contoh berikutnya, praktik para tengkulak di desa. Karena tidak adanya pelaku ekonomi seperti koperasi atau Bumdes yang siap menyerap hasil panen petani dengan harga keekonomian yang pantas, shingga petani terpaksa menjual kepada tengkulak.
Jadi, menurut Tunggul, dalam aktivitas ekonomi pada masyarakat sangat terlihat adanya eksploitasi atau pemangsaan. Seperti pemodal memangsa petani, pedagang memangsa konsumen, serta pemberi jasa mengeksploitasi masyarakat penerima jasa seperti dalam kasus transportasi.
“Eksploitasi ini terjadi karena lemahnya konsep pelayanan dari pemerintah dan juga lemahnya penegakan hukum. Dan itu semua berpangkal pada lemahnya kritisme masyarakat atas situasi yang ada. Karenanya, SEP hanya mungkn berjalan di atas Faksi Kerakyatan yang kuat dan solid,” ungkapnya.
Lebih jauh dia menambahkan, dalam SEP, harga pasar suatu komoditas pokok ditentukan Rapat Penentuan Harga (RPH) antara Koperasi Pasar, Koperasi Tani, dan Koperasi Konsumen. RPH bisa saja dilakukan per minggu, per 3 hari atau mungkin tiap hari. Jadi, harga pasar tidak diserahkan begitu saja kepada hegemoni pasar, dimana ternyata harga-harga menjadi tinggi, dinaikkan kartel-kartel tingkat kampung.
“RPH dilakukan per wilayah kecamatan. Dengan mekanisme RPH seperti itu maka relatif akan ada keseragaman harga, walau mungkin masih ada sedikit perbedaan jika beda wilayah kecamatan. Tapi setidaknya pemkab lebih mudah mengontrol laju inflasi,” ucapnya.
Dan yang lebih penting lagi, imbuh Tunggul, tersaji harga pasar yang akurat dan update, yang dapat dijadikan pelaku bisnis, baik dari pasar regional maupun nasional sebagai patokan atau pegangan dalam kalkulasi bisnisnya. (deden)
